MMN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Soroti Konflik Berkepanjangan Laut Beriga dan Rangkaian Rencana pembangunan PLTN Pulau Gelasa

GETARBABELCOM , BANGKA TENGAH – Isu pertambangan laut di kawasan Beriga, Bangka Tengah, terus menjadi perhatian publik. Aktivitas pertambangan yang dinilai berpotensi merusak ekosistem laut dan mengancam mata pencaharian nelayan memicu keresahan masyarakat. MMN Bangka Belitung Dhimas menegaskan bahwa pemerintah harus lebih tegas dan berpihak kepada rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari hasil laut. Selain itu, perhatian juga tertuju pada kegiatan energi di Pulau Gelasa.

Maritim Muda Nusantara menyoroti pentingnya pengawasan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memastikan aktivitas pembangunan energi tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan.

Ketua Maritim Muda Nusantara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dhimas Rivaldi, menegaskan perlunya perizinan yang transparan dan keterlibatan penuh masyarakat dalam setiap proses.

“Transparansi perizinan menjadi kunci utama. Masyarakat harus dilibatkan sejak awal, dan sosialisasi mesti dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan konflik baru. Instansi terkait seperti KLHK, Bapeten, hingga pemerintah daerah wajib turun langsung memastikan semua berjalan sesuai aturan,” ujar Dhimas.

Dhimas juga menyinggung perspektif dari literatur politik dan lingkungan yang menyoroti konflik sosial di daerah pesisir. Menurutnya, banyak penulis dalam buku Politik Ekologi dan Lingkungan menekankan bahwa benturan antara kepentingan industri ekstraktif dan keberlanjutan hidup masyarakat lokal sering kali menimbulkan ketidakadilan ekologis.

“Konflik antara nelayan dan perusahaan tambang adalah cerminan dari ketidakadilan lingkungan. Ketika laut hanya dilihat sebagai komoditas ekonomi, maka hak-hak sosial masyarakat pesisir terpinggirkan. Inilah yang disebut para ahli sebagai ecological distribution conflict, konflik distribusi ekologis, di mana beban kerusakan ditanggung rakyat kecil sementara keuntungan dinikmati oleh segelintir elit,” jelas Dhimas.

Lebih jauh, Dhimas juga menyoroti langkah PT Thorcon yang telah mengajukan permohonan izin untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) generasi lanjut TMSR500 di Pulau Gelasa, Bangka Belitung. Bapeten sendiri telah menerima permohonan tersebut untuk dilakukan evaluasi tapak proyek PLTN, bahkan sudah menerbitkan Persetujuan Evaluasi Tapak sebagai bagian dari proses perizinan.

Menurut Dhimas, apa yang menjadi pikiran utama dari pihak Thorcon adalah upaya merekomendasikan serta mengajukan permohonan agar proyek PLTN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diterima secara resmi. Namun, hal ini masih menyisakan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai keterbukaan informasi, transparansi dampak lingkungan, serta bagaimana keterlibatan publik dijalankan dalam skema energi besar tersebut.

“Kami tidak menolak pembangunan, tetapi setiap langkah harus jelas dan terbuka.Thorcon boleh saja mengajukan PLTN dengan segala alasan teknologinya, namun pemerintah dan Bapeten wajib memastikan rakyat paham betul risiko, manfaat, dan konsekuensi yang akan dihadapi. Jangan sampai Pulau Gelasa hanya dijadikan objek percobaan,” tegas Dhimas.

Maritim Muda Nusantara menekankan bahwa setiap bentuk pembangunan energi, baik itu PLTU maupun PLTN, harus menempatkan masyarakat sebagai subjek utama. Tanpa keterbukaan, partisipasi rakyat, dan pengawasan ketat dari instansi terkait, pembangunan hanya akan menambah konflik sosial serta memperburuk ketidakadilan ekologis di Bangka Belitung. (Rls)