Menang Gugatan Sengketa Data Analisa Harga Satuan, Edi Lanjutkan Gugatan Ketiga Tentang Naskah Akademik RTRW dan RZWP3K

GETARBABEL.COM, PANGKALPINANG- Kamis (21/08/2025), Komisi Informasi Bangka Belitung menggelar sidang Pembacaan Putusan sengketa informasi tentang Excel File Analisa Harga Satuan dan Excel File Harga Dasar Provinsi Bangka Belitung. Persidangan tersebut dipimpih oleh Majelis Komisioner Ketua Ahmad Tarmizi beserta Martono dan Ita Rosita sebagai Majelis Komisioner Anggota.

Permohonan Edi tentang Data Excel Analisa Harga Satuan dan Data Excel Harga Dasar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun terakhir dikabulkan sebagian oleh Majelis Komisioner karena Pihak Pemerintah Provinsi Bangka Belitung tidak memiliki produk hukum yang berbentuk Data Excel Harga Dasar atau biasa disebut dengan HSBU. Keterangan dari Pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam fakta persidangan mengungkap bahwa Pihak Pemprov Babel tidak membuat HSBU karena Harga Dasar itu dibuat oleh masing-masing kabupaten/kota. Kedua belah pihak menyetujui khusus untuk HSBU hanya diberikan berupa bentuk PDF.

“Rasanya senang bercampur prihatin. Ironi Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebagai induk dari masing-masing kabupaten/kota namun tidak memiliki angka survei yang bisa dijadikan pedoman dalam skala Provinsi. Sebenarnya ini hal yang fatal. Dengan tidak ada Harga Dasar ini menyebabkan estimasi pembangunan jangka panjang pada kajian tingkat provinsi menjadi terhenti” kritik Edi saat diwawancara.

Alumni Universitas Bangka Belitung ini juga sangat meyanyangkan sikap-sikap cendekia yang berperan aktif dalam dunia penelitian/kajian pada tingkat Universitas namun tidak memberi kritik pada isu sensitif ini.

“Tidak ada penelitian dan kajian yang valid bila tidak dimulai dari data yang sah dan diakui negara sebagai bahan baku dalam melaksanakan metodologi dan menarik kesimpulan. Dalam acara pengabdian pelatihan drone dan pengatar geospasial yang biasa dilakukan Forum Hidrologi Nasional (FHN) dan Himpunan Pengusaha Kahmi (HIPKA), saya miris sekali mendengar adik-adik jurusan Pengembangan Wilayah UBB sudah semester enam namun tidak memegang data peta tata ruang. Untuk Kajian Makro saja mereka tidak mampu melakukan, apalagi Kajian Mikro dimana bangunan itu sudah berbentuk wujud angka dan rupiah” ungkapnya.

Dalam kesempatan setelah sidang dilakukan, Edi kembali merangkul dengan optimis perbaikan keterbukaan informasi untuk kepentingan cendekia dan profesional.
“Untuk adik-adikku, ini telah menjadi yurisprudensi. Ini telah menjadi hukum yang mengikat. Maka gunakanlah data ini. Bila ada pejabat publik yang mengklaim data yang sudah kita menangkan dalam gugatan ini sebagai data yang rahasia, maka datang kerumahku, ambil salinan putusan, kemudian kita sama-sama laporkan ke kepolisian” tegasnya pada awak media.

Ini adalah preseden dimana secara yuridis, Pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbukti melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Namun dinamika itu akan terus ada. Sedikitnya jumlah pemuda seperti Edi Irawan, bukan berarti tidak ada. Edi adalah ikon perlawan individu melawan Pemerintah Daerah sebagai raksasa yang dipenuhi kepala, jabatan, gelar dan segudang keahlian yang tak dimilikinya. Tapi hari ini terbukti bahwa ia mampu melawan.

“Pemerintahan ini telah lama rusak. Yang memiliki akses hanya orang terdekat. Mengalir darah feodal yang tak kira. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan darah itu adalah dengan pidana” tajam tutup Edi dengan nada lugas.

Putusan hukum ini akan menjadi pemantik bagi banyak kalangan untuk berani melawan, berani berbuat dan berani menggunakan hak hukumnya sebagai warga negara untuk mendapatkan kecerdasan dan peluang hidup yang lebih bermartabat. (Ded)