Menang Gugatan, Edi: “Pak Gubernur Jadikan Staf Saja Pejabat Tidak Kompeten”

GETARBABEL.COM, PANGKLPINANG – , Bertempat di kantor Diskominfo Babel, Kamis (11/9/2025), aktivis keterbukaan informasi publik Edi Irawan, ST menghadiri kegiatan serah terima data informasi yang dimenangkannya bertempat di Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Nomor Sengketa : 003/VII/KIP-BABEL/2025. 

Ini adalah gugatan keduanya tentang permohonan Data Excel Analisa Harga Satuan dan Harga Dasar (HSBU). Sebelumnya Edi juga sudah sangat yakin bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah dari awal memang memberikan sikap tanpa nalar hukum kepada masyarakat.

“Dari awal saya sudah mengira pasti Pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui PPID-nya arogan dan menganggap semua masyarakat Bangka Belitung ini bodoh. Termasuk kepada Diskominfo dan Sekda. Terlihat dari surat tanggapan permohonan bahwa dikhawatirkan bila data tersebut terbuka akan dimanipulasi, hingga keterangan dalam rangkaian persidangan yang tak berlandaskan hukum. Pak Gubernur, jadikan staff saja pejabat tinggi yang tidak kompeten dan tidak punya nalar hukum seperti ini. Menyusahkan masyarakat Bangka Belitung” tajam Edi.

Tak pedas kata-kata yang keluar dari mulut anak muda ini, sepertinya tak membakar nyala semangat awak media dalam meliput dan menyorot banyak kasusnya di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dirinya juga menambahkan hal senada.

“Ini adalah tamparan keras perdana yang harus diperhatikan serius dalam dinamika birokrasi di Bangka Belitung. Bukan kami senang dengan gugatan yang dimenangkan, namun dalam setiap kemenangan itu, menjadi catatan sejarah yang bergitu buruk. Tak dapat dihapus waktu. Kami masyarakatpun turut malu. Sudahlah pejabatnya tak punya malu, empatinya pun entah dimana” tungkasnya saat diwawancara. 

Dalam serah terima hasil lanjut dari Putusan Komisi Informasi Bangka Bangka Belitung, Edi didampingi kuasa hukumnya, pengacara senior Bujang Musa yang kerap dipanggil Pak BM. Pihak Edi mendapatkan pelayanan yang begitu baik dari staf Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

“Mulai hari ini, tidak ada alasan lagi Pemprov Babel menutup informasi Data Excel Analisa Harga dan HSBU. Kemenangan ini adalah karya kecil kami yang menjadi yusrispudensi dimana seluruh masyarakat Indonesia dapat menggunakannya. Baik untuk kegiatan pengembangan diri dan belajar ataupun kegiatan profesional. Intinya setiap produk dari uang rakyat selama tidak bersentuhan dengan pasal 17 (data yang dikecualikan) semuanya milik publik” tegas Ketua Forum Hidrologi Nasional ini. 

Alumni Universitas Bangka Belitung ini melanjutkan bahwa peritiwa ini adalah preseden buruk bagi Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. “Kejadian ini menjadi fakta yang membuka jutaan mata bahwa individu dapat menjerat leher penguasa dengan hak dan pengetahuan hukumnya. Dinamika ini menjadi tamparan keras bagi pejabat publik agar dapat mawas diri dalam menjalankan tugasnya seperti yang telah diamanatkan Undang-Undang,” terangnya. 

Edi Irawan adalah sosok pemuda kritis yang sangat berpengaruh signifikan dalam isu keterbukaan informasi publik. Setiap sikap dan langkah hukumnya seperti pena yang terus megalirkan tinta, memberi pemahaman kepada setiap insan yang membaca, bahwa setiap insan adalah harga yang begitu mahal untuk dijaga hak dan martabatnya. 

“Untuk pejabat tinggi dilingkungan Pemprov Babel, sadarlah diri. Bila tak cukup kecerdasan dan nalar hukum cepat-cepatlah mundur. Pak Gubernur pun harus jeli melihat siapa yang berpotensi. Kalau tidak jeli, terus menerus masyarakat dibuatnya susah” tutup putra kelahiran Pangkalpinang ini. (Ded)