Didampingi Pengacara, Edi Irawan Laporkan DPRD Prov Babel Sekaligus Kepala Diskominfo Babel

GETARBABELCOM, PANGKALPINANG –  Bertepatan dengan adanya demojtrasi massa di Kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung, hari ini Rabu (11/9/2025) Edi Irawan didampingi kuasa hukumnya menyambangi kantor Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung melaporkan Dugaan Maladministrasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus melaporkan dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh Plt kepala Diskominfo Babel, M. Haris yang juga kenjabat sebagai Kepala Dinas Bakeuda Provinsi Bangka Belitung. 

Diketahui, Edi adalah pemecah rekor gugatan terbanyak seluruh Indonesia. Dalam beberapa pekan melayangkan 5 gugatan. 1 perkara naik banding ke PTUN, 1 Perkara sudah dimenangkan dan 3 perkara yang lain sedang berjalan. Aktivis muda ini demikian gigih menggigit buruknya pelayanan publik yang ada pada tingkat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sepak terjangnya seolah seperti benang tajam yang tak terlihat namun memberikan luka dan tidak membuat nyaman tidur lelap pejabat publik yang terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum bahkan pidana. 

Seperti pengacara sekaligus politisi lugas ia membawa isu strategis ini untuk menggoyang stabilitas birokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tak tanggung-tanggung, dari Gubernur, Sekda, Kepada Dinas, BUMN, hingga DPR ia lawan. Tak dengan tangan kosong, Edi berjalan pada karpet hak konstitusi sebagai warga negara Indonesia. Dirinya menjadi pedang nyata yang menghujam jantung dan akar masalah keterbukaan informasi hingga hari ini. 

Bujang Musa, S.H., MH selaku kuasa hukumnya memberikan apresiasi terhadap sepak terjang anak muda satu ini. “Saya kagum melihat kegigihannya melawan. Bukan orientasi uang, tapi yusrisprudensi yang dikejar anak muda ini adalah untuk masyarakat Indonesia. Bukan hanya Bangka Belitung saja. Mudah-mudahan nanti bisa jadi pengacara hebat” ungkap pengacara yang biasa dipanggil Pak BM ini sambil bercanda dengan awak media.

Selaras dengan yang diungkapkan oleh BM, banyak persidangan yang telah dilalui menunjukkan begitu mendalamnya pemahaman Edi terhadap Undang-Undang beserta dengan data geospasial serta data-data keteknikan. Sangat jarang sekali ada aktivis muda yang paket komplit. Pertama, memainkan isu strategis ini masuk dalam ranah politik dimana ia melaporkan Sekda ke DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kedua, Melaporkan DPRD ke Ombudsman karena dugaan Maladministrasi, Ketiga melaporkan Pejabat PPID Diskominfo atas dugaan Penyalahgunaan Wewenang karena SOP yang telah dibuat oleh pejabat tersebut. Keempat, keterbukaan informasi ini akan menjadi tools yang paling tajam untuk mengawasi aktifitas pejabat publik dan akan sangat membantu mayarakat menemukan bukti tindak pidana bila menggunakan uang negara secara tidak bertanggung jawab.

Seperti biasa, dirinya selalu meninggalkan kritik tajam bila ditanya awak media. “Jangan ragu melakukan upaya hukum. Menundukkan perilaku arogan pejabat publik yang sudah hilang rasa malu. Tak cukup bertikai dalam hukum tata negara kita lanjutkan pada taman pintu pidana” ucap Edi saat diwawancara. 

Semakin terbuka mata publik melihat perlawanan Edi sebagai individu melawan pemerintah. Semakin terang bahwa ruang dan fasilitas negara yang bernama hukum betul-betul dapat digunakan untuk melawan aparatur yang tidak mau memberikan pelayanan publik. Kini Diskominfo dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara resmi sudah dilaporkan. Tinggal mekanisme hukum yang berperan. (Ded)