Rakyat Berhadapan dengan Rakyat: Luka Sosial Akibat Arogansi DPR

Oleh: Zulkarnain Alijudin || Pengamat Poltiik

Demo yang berakhir ricuh, dengan korban di pihak pendemo dan aparat yang menjadi sasaran, sebenarnya menggambarkan satu hal yang ironis: rakyat kini dipaksa berhadapan dengan rakyat. Aparat yang berdiri di garis depan pengamanan bukanlah elit politik yang membuat kebijakan. Mereka adalah anak dari seorang ibu, ayah bagi anak-anaknya, kakak, adik, saudara, tetangga, bahkan teman di kampung yang sama. Namun di lapangan, mereka menjadi “tembok” yang memisahkan suara rakyat dari gedung parlemen.

Luka Sosial yang Menganga

Ketika bentrokan terjadi, luka itu tidak hanya soal fisik. Ada luka sosial yang jauh lebih dalam:

Rakyat kehilangan rasa percaya. Mereka merasa seolah negara melindungi DPR, bukan rakyatnya.

Aparat menjadi korban keadaan. Mereka dihujat, dilempari, bahkan terluka, padahal mereka hanya menjalankan tugas.

Hubungan sosial retak. Masyarakat mulai melihat aparat sebagai lawan, bukan saudara sebangsa.

Akar Masalah di Gedung Parlemen

Akar semua kericuhan ini tidak ada di jalanan. Akar masalahnya berada di gedung DPR:

• kenaikan tunjangan di saat rakyat susah.

• Simbol arogansi berupa pesta dan joget anggota dewan.

• Ucapan merendahkan rakyat: “jangan samakan anggota DPR dengan rakyat jelata.”

Ketika DPR bersikap abai dan arogan, rakyat melampiaskan marahnya di jalan. Dan yang harus menanggung akibatnya justru aparat yang tak ikut menentukan kebijakan.

Bahaya Jika Dibiarkan

Jika pola ini terus berulang, akan muncul jurang baru antara rakyat dengan aparat. Rakyat menganggap aparat sebagai “musuh”, padahal sejatinya mereka sama-sama korban kebijakan yang elitis. Ini adalah bom waktu yang bisa merusak ikatan sosial dan rasa kebangsaan.

Saatnya DPR Turun dari Menara Gading

Sudah saatnya DPR berhenti bermain kata-kata yang merendahkan. Mereka harus berani meminta maaf, membuka ruang dialog, dan menunjukkan bahwa mereka masih mengemban amanah rakyat. Hanya dengan cara itu, benturan rakyat vs rakyat bisa dihentikan. Jika tidak, luka sosial ini akan terus membesar, dan yang hancur bukan hanya citra DPR, tapi juga keutuhan bangsa. (*)