Pilkada Ulang Bangka 2025: Arena Baru Para Birokrat dan Figur Non-Partai

Oleh: Zulkarnain Alijudin || Pengamat Politik

PILKADA Ulang Bangka 2025 tidak hanya menjadi ajang kontestasi kekuasaan lokal, tetapi juga memperlihatkan pergeseran pola politik yang signifikan. Salah satu gejala menarik adalah mencuatnya nama-nama birokrat yang hampir pensiun dan para figur non-partai politik sebagai calon bupati dan wakil bupati. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sinyal adanya celah dalam konsolidasi partai dan lemahnya regenerasi politik lokal.

Para birokrat senior yang nyaris memasuki masa pensiun memanfaatkan pengaruh struktural, pengalaman administrasi, serta kedekatan dengan elit lokal untuk masuk ke arena politik. Dengan restu atau bahkan dorongan dari aktor-aktor tertentu di balik layar, mereka mencoba memastikan eksistensi dan kepentingannya tetap terjaga pasca pensiun, terutama dalam kaitannya dengan proyek-proyek strategis daerah atau alokasi anggaran.

Sementara itu, munculnya figur-figur di luar kader partai mengindikasikan adanya krisis kaderisasi dalam tubuh partai politik. Banyak partai tampak lebih memilih mendukung tokoh eksternal yang dianggap populer atau memiliki modal besar, ketimbang mendorong kader internal yang mungkin kalah dalam hal modal. Hal ini menunjukkan pragmatisme politik partai yang makin kental: kekuasaan lebih penting ketimbang ideologi atau loyalitas struktural.

Fenomena ini patut dicermati oleh masyarakat Bangka. Jika Pilkada hanya menjadi ajang transisi kekuasaan dari birokrasi ke panggung politik atau sekadar kendaraan bagi elite non-partai untuk mengamankan kepentingan ekonomi-politik, maka arah pembangunan daerah akan terus dikendalikan oleh elite, bukan rakyat. Di sisi lain, partai politik justru kehilangan perannya sebagai pilar utama demokrasi yang seharusnya mencetak pemimpin-pemimpin yang berintegritas dan berpihak pada publik.

Dengan konstelasi seperti ini, Pilkada Ulang Bangka 2025 tidak lagi sekadar tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang mampu menjaga agar demokrasi lokal tidak jatuh sepenuhnya ke tangan pragmatisme kekuasaan. (*)