Penghapusan IPP, Alokasi Rp.23 Milyar Dana Pendidikan Pemprov Dikaji Ulang

GETARBABELCOM, PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya dalam menindaklanjuti rencana kebijakan penghapusan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) di sekolah-sekolah jenjang SMA/SMK/SLB. Hal tersebut mengemuka dalam audiensi yang digelar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (14/5/2025), di Ruang Badan Musyawarah DPRD Babel.

Hadir dalam audiensi tersebut, Pj Sekretaris Daerah Prov. Kep. Babel, Fery Afriyanto, didampingi Plt. Inspektur Daerah, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Biro Hukum, serta para Kepala Sekolah dari seluruh SMA, SMK, dan SLB se-Babel.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai hal strategis terkait pelaksanaan pendidikan dibahas secara terbuka, termasuk kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung rencana kebijakan penghapusan IPP secara penuh.

“Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengalokasikan sekitar Rp23 miliar untuk mendukung sektor pendidikan, khususnya bagi penggajian tenaga honor. Dana ini berasal dari APBN dan APBD, dan penggunaannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Fery Afriyanto.

Lebih lanjut, Pj Sekda menyampaikan bahwa kebijakan penghapusan IPP tentu akan berdampak pada struktur pembiayaan operasional sekolah. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan melakukan penghitungan dan pengkajian ulang terhadap APBD guna memastikan kebutuhan anggaran pendidikan dapat terpenuhi secara optimal.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kep. Babel, Didit Srigusjaya, menekankan perlunya perencanaan yang matang agar kebijakan ini berjalan efektif dan tidak mengganggu kelangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Kami memperkirakan sedikitnya diperlukan Rp50 miliar untuk menutup kebutuhan pembayaran gaji sekitar 250 tenaga guru honorer serta operasional sekolah. Maka dari itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan kajian dan penyesuaian anggaran secara komprehensif,” tegas Didit.

Audiensi ini merupakan bagian dari upaya sinergis antara eksekutif dan legislatif dalam membangun pendidikan yang inklusif dan bebas pungutan, serta menjadi langkah awal untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. ISR/Diskominfo Babel)