Pemkab Bangka Hanya Mampu Menyiapkan Rp 2 Milyar Anggaran Pemilukada Ulang

GETARBABEL.COM, BANGKA– Dana operasional Pemilukada serempak 2024 yang digelontorkan oleh Pemkab Bangka melalui Kesbangpol ke institusi Bawaslu, KPU Kabupaten Bangka dan dana pengamanan untuk TNI/Polri, mengalami sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).

Berdasarkan laporan masuk ke Kesbangpol Kabupaten Bangka, bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah mengembalikan dana SILPA tersebut ke
Pemkab Bangka sebesar Rp 1,9 milyar, Polri sebesar Rp 800 juta lebih, sedangkan SILPA dari TNI dan KPU Kabupaten Bangka sampai saat ini laporannya belum masuk ke Kesbangpol, sehingga belum diketahui jumlah SILPA tersebut karena kedua institusi ini belum menyerahkan laporan ke Kesbangpol. Kata Romlan Ardi selaku Kepala Kesbangpol Kabupaten Bangka Senin(13/1/2025) lalu, disela sela menghadiri rapat paripurna DPRD Bangka.

“Prediksi kita dana SILPA Pemilukada 2024 ini yang terbesar ada di KPU Kabupaten Bangka, bisa diatas Rp 2 milyar, dana SILPA ini bisa digunakan kembali untuk persiapan pelaksanaan Pemilukada ulang 2025,”terangnya.

Dijelaskan Romlan, selain menyiapkan dana dari Pemkab Bangka, Pemilukada ulang ini juga pendanaannya dibantu oleh pemerintah pusat. Skemanya dihitung dari SILPA Pemilukada serempak 2024, mengharap juga SILPA dari Provinsi Babel dan dibantu pemerintah pusat. Dengan begitu, Kabupaten Bangka sudah siap menyelenggarakan Pemilukada, tinggal berapa nilai dana yang diajukan ke pusat ditambah dengan kesiapan atau kesanggupan Pemkab Bangka dalam menyediakan dana tersebut.

“Saat pengajuan ke Mendagri, Pemkab Bangka hanya mampu menyediakan dana untuk Pemilukada ulang ini sebesar Rp 2 milyar, sedangkan Pangkalpinang mampu menyediakan Rp 10 milyar. sisanya kita dari Pemkab Bangka minta bantuan dari APBN, untuk itu kita berharap KPU segera menyerahkan SILPA itu, intinya kita siap melaksanakan Pemilukada Ulang,”tegasnya.

Romlan menambahkan, usulan dana ke Kemendagri sama nilainya dengan kebutuhan Pemilukada serempak 2024 lalu yakni sebesar Rp 43 milyar, tinggal berapa nantinya dikabulkan oleh kementrian dan pada saat pengajuan ke pusat, sedangkan jawaban pemerintah pusat, mereka masih menunggu total dana terkumpul dari SILPA kabupaten dan provinsi, baru kemudian pusat mengabulkan nominal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilukada ulang tahun ahun 2025.(SF)