Ketika Kapabilitas dan Elektabilitas Dikalahkan Isi Tas

Oleh: Zulkarnain Alijudin || Mantan Ketua KPU Bangka

Dalam sistem demokrasi, pemilihan kepala daerah sejatinya adalah pesta rakyat, ruang bagi warga untuk menentukan nasib daerah mereka lima tahun ke depan. Idealnya, pertarungan kandidat dalam pilkada mencerminkan adu gagasan, pertimbangan rekam jejak, serta pengukuran terhadap kapabilitas dan elektabilitas. Namun, dalam praktiknya—terutama di banyak daerah—pertarungan itu sering kali ditentukan oleh satu hal yang tak ada dalam kurikulum ilmu pemerintahan: isi tas.

Kapabilitas? Abaikan. Elektabilitas? Bisa diatur. Tapi isi tas? Itu yang menentukan.

Politik uang bukan barang baru. Tapi yang mengejutkan adalah bagaimana masyarakat mulai menerima praktik ini sebagai kenormalan. Ketika seorang calon tak dikenal baik oleh publik, tidak punya pengalaman birokrasi, bahkan nyaris tak pernah muncul dalam urusan sosial masyarakat, tetap saja ia bisa melenggang sebagai kandidat kuat. Mengapa? Karena ia datang bukan membawa rekam jejak, tapi isi tas. Satu tas untuk satu desa. Satu suara untuk satu amplop.

Fenomena ini menggambarkan kemerosotan kualitas demokrasi yang mengkhawatirkan. Di ruang-ruang diskusi publik, masyarakat ramai memperbincangkan visi, integritas, dan program kerja. Tapi di lapangan, suara-suara itu kalah oleh sembako, serangan fajar, dan transaksi sunyi yang berjalan sistematis.

Lebih miris lagi, ada pula orang luar sistem, bukan kader partai, bukan aktivis, bukan pula tokoh masyarakat, namun bisa jadi kandidat hanya karena punya sumber daya untuk membiayai logistik politik. Dalam logika demokrasi, ini janggal. Tapi dalam praktiknya, hal semacam itu justru sering menang.

Demokrasi Disandera Uang

Demokrasi lokal kini berjalan pincang. Ketika suara bisa dibeli dan pemilih dikompromikan, maka jabatan bukan lagi amanah, melainkan investasi. Dan sebagaimana investasi lainnya, tentu harus ada yang dikembalikan. Maka tak heran jika setelah menang, kepala daerah lebih sibuk “balik modal” daripada merealisasikan janji-janji kampanye. Dana publik pun jadi bancakan. Pembangunan jalan jadi proyek penggembungan anggaran. Dana bansos jadi alat balas jasa politik.

Apa jadinya jika daerah dipimpin oleh orang yang tak memahami tata kelola pemerintahan? Apa yang bisa diharapkan dari pemimpin yang menang bukan karena dipercaya rakyat, melainkan karena ia lebih dulu ‘membeli’ rakyat?

Jawabannya adalah: stagnasi. Atau bahkan kemunduran.

Kita Harus Berani Menolak Isi Tas

Demokrasi yang sehat dibangun oleh pemilih yang kritis. Harus ada keberanian dari masyarakat untuk menolak uang politik, sekecil apa pun. Lima menit di bilik suara akan menentukan Lima tahun perjalanan daerah. Karena setiap amplop yang diterima hari ini, bisa berarti lima tahun kehilangan akses terhadap pelayanan publik yang layak. Setiap kilo beras yang dibawa pulang malam ini, bisa berarti jalan rusak yang tak pernah diperbaiki esok hari.

Pemilih cerdas bukan berarti tidak butuh bantuan. Tapi ia tahu membedakan mana bantuan sosial dan mana sogokan politik. Pemilih cerdas tidak tertipu oleh senyum dadakan dan janji-janji instan. Ia menimbang dari rekam jejak, program nyata, dan keberpihakan calon terhadap nasib rakyat kecil.

Isi tas bisa memenangkan satu malam, tapi tidak bisa menyelamatkan lima tahun.
Kapabilitas dan elektabilitas memang bisa kalah hari ini. Tapi jika masyarakat mulai sadar bahwa harga dirinya tidak bisa ditukar, maka isi tas tak akan lagi berdaya.

Dan di saat itulah, demokrasi menemukan kembali maknanya.(*)