Defisit dan Silpa, Gustari Minta DPRD dan DPPKAD Bangka Terbuka

GETARBABEL.COM, BANGKA- Fenomena defisit anggaran Pemkab Bangka yang menjadi pembicaraan di masyarakat harus di luruskan agar tidak ambigu, hal tersebut di sampaikan Gustari selaku tokoh masyarakat Sungailiat Minggu(17/11/  2024), melalui riliis dikirim ke redaksi getarbabel.com.

Gustari mengatakan, masalah defisit anggaran daerah saat ini menjadi perbincangan warga di masyarakat dan hal tersebut seharusnya DPRD dan DPPKAD perlu menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat, karena kalimat Defisit (Pengeluaran melebihi pemasukan) dan Silpa (Sisa lebih pembiayaan anggaran) mengandung makna yang saling bertentangan sehingga menimbulkan berbagai penilaian negatif dimasyarakat.

Sementara informasi yang didapati bahwa pada tahun 2022 terdapat silpa Rp 150 M dan pada tahun 2023 terdapat silpa Rp 33 M, serta saat pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif, tidak ada pemotongan anggaran untuk TPP ASN dan gaji honorer Pemkab Bangka.

“Saya berharap DPRD dan DPPKAD Pemkab Bangka dapat menjelaskan kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa timbulnya kalimat defisit ini dan apakah telah terjadi penyalahgunaan kewenangan *atribusi* seperti yang terjadi pada DPRD Gorontalo untuk APBD tahun  2001 dengan putusan MA no 686.k/pid sus/2007,” tanya Gustari. (Ysf)