Soal Dualisme HNSI, Begini Penjelasan Ketua Bidang Hukum Mana yang Sah

GETARBABEL.COM, BANGKA — Para nelayan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) saat ini cukup resah dengan adanya dualisme kepengurusan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

“Jujur Bang saat ini kami para nelayan di Sungailiat, khususnya Kabupaten Bangka dan Provinsi Kepulauan Babel dibuat bingung dengan adanya dualisme organisasi HNSI saat ini,” kata Kun, nelayan Sungailiat, Minggu (10/11/2024) malam di Sungailiat.

Diharapkannya, pemerintah melalui instansi terkait agar memberikan penjelasan dan memutuskan pihak HNSI mana yang sah secara aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Kita juga bingung, HNSI mana yang sah karena keduanya menggunakan simbol dan identitas organisasi yang sama persis, kalaupun nanti ada dua organisasi nelayan harusnya dibedakan nama dan identitas organisasinya, misalnya HNSI dan satu lagi HNSI Perjuangan,” ujarnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Bidang Hukum HNSI pusat, Secarpiandy SH menjelaskan bahwa sebenarnya organisasi HNSI pusat maupun di daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan kabupaten/kota itu tidak ada dualisme.

“Yang ada dan sah saat ini HNSI pusat dibawah kepemimpinan Herman Herry, mantan anggota DPR RI Komisi VII yang terpilih pada Munas Bali tahun 2023,” tegas Secarpiandy, pengacara kondang nasional asal Sungailiat Babel yang sejak tahun 2007 atau sudah 4 periode menjadi pengurus HNSI pusat bidang hukum ini.

Diakuinya, memang saat ini ada sekelompok orang yang mengatasnamakan HNSI, namun HNSI yang sah belum mengambil sikap dan tindakan tegas terhadap kelompok orang ini, termasuk di Provinsi Kepulauan Babel.

“Di Babel ini juga ada kelompok orang yang mengaku-aku pengurus HNSI tapi kami belum mengambil sikap,” ujarnya.

Diungkapkannya, sejak pengurus HNSI tahun 2007 sampai sekarang periode 2023-2028 sudah menjadi pengurus Bidang Hukum HNSI pusat, sehingga saat tau dan paham mana pengurus HNSI pusat yang sah di mata hukum Indonesia.

“Jadi saya tegaskan pengurusan HNSI yang sah saat ini di bawah kepemimpinan Herman Herry hasil Munas Bali tahun 2023, kalau ada kelompok HNSI lain yang mengaku sah hasil munaslub di Bogor itu HNSI ilegal. Silahkan ditanyakan apakah mereka mendapatkan izin untuk melaksanakan munaslub di Bogor, memenuhi jumlah kuorum nggak peserta DPD Provinsi yang hadir,” imbuhnya.

Diungkapkannya, semula kelompok HNSI ilegal ini akan melakukan munaslub di Pondok Gede Jakarta namun karena tidak mendapatkan izin keramaian dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri sehingga batal digelar di Pondok Gede Jakarta.

“Kemudian mereka tetap memaksakan diri dengan menghadirkan pengurus DPD Provinsi HNSI abal-abal karena seluruh Ketua DPD HNSI Provinsi seluruh Indonesia ada 34 provinsi sudah membuatkan surat pernyataan memberikan mandat kepada Mayjen (Pur) Dr Yussuf Solichien untuk melakukan Munas di Bali,” jelas pejuang pembentukan Provinsi Kepulauan Babel ini.

Diakuinya, saat kelompok orang yang melakukan munaslub di Bogor itu memang ada 4 DPD Provinsi HNSI yang berkhianat mencabut dukungan dari Munas Bali, termasuk yang dari Provinsi Kepulauan Babel.

“Saat Munas Bali yang dari Provinsi Babel memberikan mandat kepada Mayjen (Pur) Yussuf Solichien untuk melakukan Munas yakni Ketua HNSI Babel Johan Murod (alm), tapi akhirnya mandat tersebut dicabut orang lain bukan yang bersangkutan Johan Murod, kok bisa orang lain yang mencabutnya, kan nggak bisa, tapi akhirnya mereka membentuk forum penyelamat organisasi oleh 18 orang di mana salah satunya dari Babel,” ungkap Secarpiandy.

Ditegaskannya untuk kepengurusan DPD HNSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang sah saat ini di bawah kepemimpinan Himmah Olvia alias Ahim, sedangkan untuk di Kabupaten Bangka pengurus DPC HNSI Bangka yang sah dipimpin Lukman, SPd.

“Bila ada kelompok orang lain yang mengaku pengurus HNSI lain yang sah itu tetserah mereka. Silahkan masyarakat buka profil HNSI yang ada di Dirjen AHU sejak tahun 2007 hingga saat ini siapa ketua umumnya. Walaupun ada SK pengurus HNSI sempalan hasil munaslub karena Dirjen AHU terlanjur mengeluarkan SK. Tetapi setelah itu keluar lagi SK terakhir dari Dirjen AHU yang mengakui Ketua umum HNSI dipimpin Herman Herry, jadi ketua dari SK sebelumnya jelas tidak sah hanya jadi histori,” tegas Secarpiandy.

Selain itu cara mudah mengecek HNSI mana yang sah adalah dengan mengetik di google search: DPP HNSI nanti cek di mana alamat kantor sekretariatnya.

“Sekretariat Kantor HNSI yang sah berada di Jalan Juanda No. 2 Jakarta Pusat, lalu coba tanyakan di mana alamat HNSI kelompok orang yang mengaku-aku itu, bila berkedudukan bukan di Jalan Juanda No. 2 berarti itu mereka itu bohong,” tukas Secarpiandy.

(Getarbabel.com / Edw, Foto: Ketua Bidang Hukum HNSI pusat, Secarpiandy. Edw)