Cipayung Plus Aksi Demo di Kantor DPRD Bali, Dari 9 Poin Tuntutan 7 Diantaranya Bawa Isu Lokal

GETARBABELCOM, DENPASAR– Pada Rabu 26 Februari 2025, empat organisasi, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Ikatan Mahahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), yang tergabung dalam cipayung plus Bali melakukan aksi demontrasi di depan kantor DPRD Provinsi Bali. Meski disengat panasnya matahari dan guyuran hujan deras yang secara tiba-tiba mengguyur pelataran kantor DPRD dan juga demonstran, namun para demonstran itu tetap berdiri tegak, demi berhasilnya poin tuntutan yang sudah dibawakannya.

Setelah barisan demonstran melakukan negosiasi dengan pihak pengamanan, akhirnya menemukan titik terang. Kelompok cipayung dipersilahkan untuk masuk menemui para anggota dewan yang sebelumnya dikabarkan sedang melaksanakan rapat fraksi. “kami selaku perwakilan masing-masing organ sempat menemui pejabat yang ada didalam gedung DPRD, yaitu Sekretaris Dewan yang juga dalam kesempatan yang sama didampingi oleh Ketua Fraksi PDI-P” Ujar Zidni selaku Korlap Aksi.

Korlap aksi juga membeberkan tujuan daripada aksi tersebut beserta poin tuntutan yang dibawakan “Segala persoalan yang kami bawakan dalam tuntutan aksi terdiri dari 2 (dua) isu nasional dan 7 (tujuh) isu nasional. Hal ini dimaksudkan agar gerakan mahasiswa juga harus focus terhadap persoalan yang hadir di daerah”. Zidni berharap pemerintah dapat menangani persoalan ini dengan cepat dan tepat. “Demi keberlangsungan Bali dan Budaya yang harus kita jaga bersama, kami harap DPRD yang telah menerima kami dapat segera menangani persoalan ini dengan cepat dan tepat”. Lanjut Zidni pada saat diwawancarai seusai membacakan poin tuntutan.

Sebagai informasi, pada mulanya para demonstran berkumpul di parkiran lapangan renon sebelah timur, kemudian berhenti di depan Monumen Bajra Sandhi selama satu jam untuk melakukan orasi sebagai upaya menarik perhatian serta memberitahu kepada masyarakat masalah-masalah nasional dan lokal yang perlu segera diselesaikan, setelah itu masa aksi berorasi di depan kantor DPRD Provinsi Bali, menyampaikan aspirasi dan tuntutan terkait efisiensi anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang dianggap tidak mensejahterakan rakyat, serta terkait masalah-masalah di Bali tentang kriminalitas, sampah, pariwisata dan lain-lain. Dalam aksi tersebut terdapat 9 poin tuntutan yang dibawa, yaitu:

1. Penolakan terhadap efisiensi anggaran di bidang pendidikan.
2. Penolakan terhadap komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasi pendidikan.
3. Penataan kebijakan tata ruang di Bali, khususnya konversi lahan pertanian untuk pembangunan pariwisata.
4. Pengaktifan kembali transportasi umum di Bali.
5. Mengoptimalkan keamanan, ketertiban, dan pembinaan masyarakat.
6. Peningkatan pengelolaan sampah di TPA Suwung dan TPS se-Bali, serta pengadaan mesin pengelolaan sampah.
7. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terkait pembangunan di kawasan konservasi, terutama dalam hal perizinan dan dampak lingkungan.
8. Pembangunan infrastruktur jalan lintas kabupaten dan provinsi.
9. Pemerataan pembangunan di sektor ekonomi, pariwisata, dan fasilitas publik.

Aksi berlangsung damai selama kurang lebih 5 jam. Setelah Anggota Dewan menemui dan menandatangani poin tuntutan yang dibawakan, para demonstran balik ke titik awal berkumpul dan bubar dengan tertib dengan iring-iringan bendera sepanjang perjalanan pulang ke kediaman masing-masing. (***)