Kementerian Ini Terendah Integritasnya, KPK Minta  Segera Perbaiki

JAKARTA-Kajian KPK melalui Direktorat Monitoring terkait Pemetaan Layanan Pertanahan ditemukan bahwa dalam 4 tahun terakhir terjadi 31.228 kasus pertanahan dalam bentuk perkara, konflik dan sengketa, serta 244 kasus mafia tanah.

Dalam kajiannya sebagaimana termuat dalam kanal tweet @KPK_RI,  KPK merumuskan beberapa masalah layanan pertahanan yakni pertama, penggunaan jasa kuasa pada pelayanan pertanahan yang berdampak pada tariff layanan menjadi mahal dari tarif resmi. Kedua, terjadi diskriminasi pelayanan dan biaya tambahan di luar PNBP yang membuka peluang suap dan gratifikasi.

Masalah yang ketiga yakni pengawasan yang lemah kepada pejabat pembuat akta tanah yang melanggar aturan. Keempat, Berkas yang selesai  tetapi belum diserahkan. Lebih dari 12.000 berkas belum diserahkan kepada pemohon yang mengakiabtkan berkas rawan hilang.

Terkait masalah pelayanan pertanahan ini,  KPK menyusun rekomendasi perbaikan untuk segera ditindaklanjuti oleh intansi tersebut. Hasil survey Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022 menunjukkan Kementerian ATR/BPN berada pada peringkat terbawah diantara seluruh kementerian.

Tercatat kasus korupsi pertanahan yang ditangani KPK di institusi BPN adalah kasus suap hak guna usaha di BPN Kalimantan Barat dengan nilai suap Rp. 27 miliar. Kemudian kasus suap hak guna usaha di BPN Riau dengan nilai transaksi suap Rp. 9 miliar. (G-01/foto:repro)