Aset Senilia 1,9 T Milik Terpidana Heru Hidayat Berhasil Dilelang Kejagung

JAKARTA–Bertempat di Kantor Pusat Pemulihan Aset Gedung Utama Kejaksaan Agung, Kamis (08/06/2023) Kejaksaan Agung telah melaksanakan lelang aset sita eksekusi berupa saham milik PT Gunung Bara Utama. Lelang yang dilaksanakan dengan hasil Laku Terjual Lelang ini dengan pemenang lelang yaitu PT Indobara Utama Mandiri, dengan harga penawaran sebesar Rp.1.945.000.000.000.

Pelaksanaan lelang ini merupakan bagian dari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dalam pengelolaan keuangan dan investasi PT. Asuransi Jiwasraya (persero) atas nama Terpidana Heru Hidayat. Pelaksanaan lelang ini merupakan wujud nyata dari pemulihan aset yang dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset sebagai bagian dari penyelesaian perkara dimaksud.

“Pelaksanaan lelang dilaksanakan berdasarkan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/Pid.Sus- TPK/2021/PT.DKI tanggal 24 Februari 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.”, ujar Tim dari PPA dilansir dalam portal berita resmi Kejagung.

Tim dari PPA menjelaskan pemenang lelang akan melunasi kewajibannya untuk membayar sisa pokok lelang selama 5 hari kerja yaitu 15 Juni 2023. Hasil bersih lelang seluruhnya akan disetorkan ke rekening Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, guna disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pelaksanaan lelang aset sita eksekusi ini diharapkan dapat berdampak pada pulihnya perekonomian negara, khususnya dengan beroperasinya kembali kegiatan pertambangan batu bara yang  merupakan salah satu investasi andalan di Kabupaten Kutai Barat, sehingga secara langsung dapat berkontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Kutai Barat serta mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional melalui optimalisasi PNBP. (G-01/foto:repro-kejaksaan.go.id)