Seharusnya Tambang Rakyat Dibina Bukan Dirazia

GETARBABEL.COM, BANGKA- Kasus demi kasus yang dialami para penambang rakyat di Bangka Belitung khususnya kabupaten Bangka seperti penangkapan dan penertiban dengan alasan kegiatan penambangan rakyat tanpa izin( ilegal), hal ini sangatlah disayangkan dan bukan sebuah solusi mengingat sektor pertambangan rakyat dinilai dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan perekonomian di masyarakat.

Hal ini diungkapkan Gustari selaku Ketua Forum Pemerhati Pertambangan Perkebunan dan Kehutanan daerah Kabupaten Bangka ( FP3KD) saat ditemui Jum’at (24/72024).

Menurutnya, seharusnya penambang rakyat harus mendapatkan keadilan atas pekerjaan atau kegiatan yang selama ini dilakukan dengan alasan kegiatan penambangan rakyat telah diatur dalam Undang undang no 3/2020 tentang Minerba pasal 66 s/d 73 dan PP no 25/2023 pasal 36 s/d 39, namun sampai saat ini penambang rakyat belum mendapatkan kepastian hukum terutama legalitas regulasi penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR), penetapan kaidah penambangan yang baik, sistem pemasaran, permodalan dan Iuran Penambangan Rakyat (IPERA).

” jadi sampai kapanpun para penambangan rakyat tidak bisa mendapatkan izin sehingga kegiatan penambangan rakyat tetap dinyatakan ilegal, sementara untuk mempelancar kegiatan ilegal tersebut agar aman maka tidak sedikit para penambang dimanfaatkan oleh oknum atau pengurus kelompok tertentu walaupun musibah yang dihadapi penambang di tanggung sendiri seperti kematian dan penangkapan oleh pihak penegak hukum,”ujarnya.

Gustari berharap pemerintah daerah dan Kementerian ESDM dapat memberikan suatu aturan kebijakan agar para penambang rakyat mendapatkan keadilan dimata hukum sehingga kegiatan penambangan rakyat dapat diawasi dan dibina bukan melalui RAZIA PETI.(getarbabel.com/Ysf)