RDP dengan Ketua DPRD Babel, Apkasindo Babel Setuju Bila Izin HTI Dicabut

GETARBABEL.COM, PANGKALPINANG– Keresahan masyarakat Bangka Belitung terkait dengan adanya kegiatan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terhadap petani sawit dan adanya aktivitas pembukaan lahan oleh Perusahaan yang menggarap HTI (Hutan Tanaman Industri) diberbagai desa, membuat lembaga DPRD Babel perlu mendengar serta menampung keluhan masdyarakat tersebut.

Senin (4/8/2025) diruang Banmus DPRD Babel, melalui rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Babel dengan perwakilan masyarakat Batu Betumpang Kabupaten Bangka Tengah dan pengurus Apkasindo Provinsi Bangka Belitung, terungkap bahwa apa yang menjadi keresahan dan keluhan mereka akan segera disampaikan oleh lembaga legislatif ke pemerintah pusat melalui kementrian terkait.

Ketua Apkasindo Provinsi Bangka Belitung H Sahurudin atau akrab disapa H Pahor, didampingi oleh seluruh Ketua DPD Apkasindo di Pulau Bangka dalam sesi tanya jawab dengan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menegaskan setuju bila izin HTI dicabut diberbagai wilayah yang ada di Babel, mengingat kehadiran HTI selama ini kurang memberi nilai tambah bagi masyarakat, justru sebaliknya kerap memicu ketegangan antara masyarakat selaku penggarap lahan dengan aktivitas perusahaan yang mengantongi izin menggarap lahan HTI dimaksud.

“Kami sependapat dengan keinginan masyarakat di Bangka Tengah yang menginginkan izin HTI dicabut, mohon kiranya aspirasi ini dapat diteruskan ke pemerintah pusat melalui kementrian terkait,”pintanya.

Tak hanya terkait HTI, kata H Pahor, pihak Apkasindo intinya setuju dan mendukung langkah pemerintah didalam melakukan penertiban kawasan hutan, akan tetapi didalam pelaksanaaannya, kegiatan Satgas PKH juga diminta untuk dapat berkoordinasi dengan aparat desa dan kecamatan setempat ketika turun kelapangan memasang plang diberbagai wilayah yang diduga masuk dalam kawasan hutan. Kondisi saat ini, masyarakat resah karena Satgas PKH bergerak sendiri tanpa berkoordinasi dengan aparat desa setempat sehingga dilapangan memicu keresahan bagi petani yang berkebun didalam kawasan hutan.

M Rosidi selaku aktivis asal Desa Batu Betumpang mewakili petani dari sejumlah desa di wilayah Kabupaten Bangka Tengah meminta kepada DPRD Babel untuk segera mengusulkan agar izin yang dikantongi oleh salahsatu perusahaan bergerak di bidang penanaman diatas lahan HTI segera dicabut karena aktivitas perusahaan dimaksud saat ini telah menganggu serta mengusik lahan yang digarap oleh petani diberbagai desa secara turun temurun.

“aktivitas penanaman kayu kertas di Batu Betumpang dan desa disekitarnya saat ini telah mengusik ketenangan masyarakat setempat karena lahan yang bakal perusahaan tersebut garap merupakan lahan kebun milik masyarakat yang dikelola sejak lama dan secara turun temurun, maka kami mendesak kepada DPRD Babel agar segera mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk mencabut izin HTI seluas 31 ribu hektar lebih,” pintanya disambut tepuk tangan oleh seluruh undangan RDP yang hadir.

Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya dikesempatan tersebut berjanji akan secepatnya menyampaikan aspirasi masyarakat Babel kepada pemerintah pusat dan dalam waktu dekat pihaknya secara kelembagaan akan mengundang salahsatu perusahaan yang menggarap lahan HTI untuk didengarkan keterangan mereka melalui RDP.

“Apa yang menjadi keluhan masyarakat hari ini akan segera kami tindaklanjuti ke kementrian terkait, bila perlu kami ajak para kades dan masyarakat datang ke pemerintah pusat terkait penolakan serta usulan pencabutan izin HTI ini,”janjinya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Babel Bambang dalam kesempatan tersebut menegaskan, kewenangan mencabut izin HTI ada di pemerintah pusat melalui kementrian terkait, namun apa yang menjadi aspirasi masyarakat Batu Betumpang Bangka Tengah dan Apkasindo Babel tentu akan segera ditindaklanjuti oleh dinas bersama DPRD Babel. (Ysf)