Pemkot Pangkalpinang Dinilai Gagal dalam Mitigasi Banjir

GETARBABELCOM, PENGKALPINANG– Persoalan banjir yang seringkali terjadi di wilayah kota Pangkalpinang mendapat sorotan tajam dari pemerhati hidrologi, Edi Irawan, ST. Menurutnya banjir yang terjadi bukanlah bencana melainkan tidak bekerjanya mitigasi banjir yang dilakukan oleh pemerintah kota Pangkalpinang. 

Diungkapkannya salahsatu persoalan mendasar yang tejadi  adalah penebalan sedimentasi pada daerah aliran sungai pedindang, yang berada di kelurahan parit lalang, kemudian kelurahan bintang sampai dengan kelurahan pasar padi. 

“Tiga kelurahan ini adalah kelurahan dengan tingkat banjir terparah dibanding dari kelurahan yang lainnya. Menggenang hingga melewati atap rumah, kerugian material yang besar serta berpotensi menimbulkan korban jiwa,”  terangnya. 

Menurut Ketua Forum Hidrologi Nasional (FHN) ini curah hujan tinggi, walau tidak extrem adalah salah satu hal yang ‘mengancam’ bagi wilayah yang tidak memiliki  perencanaan mitigasi banjir yang komprehensif. Baginya pemerintah kota Pangkalpinang telah gagal dalam penanganan banjir. 

Alumni Fakultas Teknik UBB ini juga menyoroti tidak adanya tolak ukur tentang variabel banjir yg seharusnya diterbitkan oleh pemerintah. Hal ini membuat aktifis lingkungan dan cendikiawan tidak bisa mengupas permasalahan ini lebih dalam. 

“Setiap forum yang membahas pengelolaan sumber daya air ini terkadang harus menunggu rumah-rumah warga tergenang dulu, baru kemudian ada pembahasan. Kadang kala merasa lucu,” sentilnya. 

Edi menyarankan sebaiknya pemerintah Kota Pangkalpinang, mulai melakukan pengumpulan data dan menerbitkan hasil transport sedimen sungai-sungai yang ada di Pangkalpinang. 

“Ini soal kepentingan orang banyak. Sedimentasi di kelurahan pasar padi itu  proyek normalisasinya menggunakan APBD. Itu uang pajak. Sayang kalau digunakan utk hal yang tidak berguna. Mendingan digunakan untuk bangunan sekolah dan infrastruktur Pendidikan lainnya. Jelas sangat kebermanfaatannya bagi Masyarakat,” tegasnya. 

Beberapa waktu yang lalu pihaknya pernah merilis peta banjir berdasarkan elevasi banjir tertinggi yang terjadi di sungai rangkui dan disimulasikan dalam bentuk peta proyeksi banjir yang akan terjadi di beberapa kelurahan Kota Pangkalpinang.

Ditambahkannya sekecil apapun kerusakan yang ada di Pangkalpinang, menurutnya adalah hal besar yang harus diperbaiki mengingat wilayahnya yang sangat kecil namun berperan sebagai pusat kegiatan lingkungkan skala provinsi.

Diungkapkannya berdasarkan soft data dari Badan Informasi Geospasial, luas kota Pangkalpinang yang hanya 10445 Ha dibandingkan dengan Luas Wilayah Kab. Bangka Tengah 212478 Ha dan Kab. Bangka Induk 301468 Ha. Artinya Kota Pangkalpinang hanya memiliki luas 4,9% (dibangdingkan luas Kab. Bangka Tengah) dan 3,4% luasnya bila dibandingkan dengan luas wilayah Kab. Bangka Induk. 

Untuk itu pihaknya menyarankan sangat penting sekali dua pemerintah wilayah kab. Bangka Tengah dan kota Pangkalpinang untuk duduk rembuk bersama dalam menyelesaikan masalah ini. 

“Masyarakat tidak butuh ceremony, Masyarakat hanya butuh manfaat dari sikap pemerintah yang telah diberikan amanah kepadanya untuk memperbaiki apapun kerusakan sumberdaya alam untuk Kembali bisa dirasakan manfaatnya,” jelasnya. (getarbabel.com/ISRFoto: IST-Edi Irawan/peta banjir)