Ombudsman Berikan Catatan Penting Mitigasi Beras Menghadapi Pemilu

JAKARTA–Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyampaikan  catatan penting pengawasan kepada pemerintah terkait mitigasi tata kelola pangan beras dalam menghadapi momentum politik (Pemilu 2024) kedepan.  Hal ini dilakukan sebagai antisipasi adanya kekhawatiran  bahan pangan pokok beras ini menjadi komoditi politik.  Terlebih dalam siklus harga, trend kenaikan harga umumnya terjadi pada periode Desember-Februari.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menyampaikan hal tersebut saat wawancara dalam kanal youtobe Nur Iswan Channel. Catatan Ombudsman antara lain terkait evaluasi harga eceran tertinggi (HET) beras. ” Jika pasokan beras ke pasar modern makin jarang, makin dibatasi, maka lepaslah HET premium”, terangnya.  Alumni Fakultas Pertanian IPB ini melanjutkan  jika harga gabah naik terus diluar angka psikologis jangan sampai merugikan konsumen  dan harga harus terus dievaluasi secara periodik.

Kemudian catatan selanjutnya yakni gabah semaksimal mungkin ditahan untuk tidak keluar dari wilayah produksi, dan pentingnya kerjasama kemitraan antara penggilingan padi skala besar dan kecil.  Dalam hal importasi, Yeka mengingatkan perlunya tata kelola impor beras yang transparan dan akuntabel.  Catatan terakhir yakni terkait operasi pasar. ” Operasi pasar  yang langsung ke konsumen, biar betul-betul dirasakan, betul-betul menstabilkan”, harapnya.

Menurutnya, catatan Ombudsman ini sebagai upaya untuk menjaga marwah pemerintah dan pihaknya mewanti-wanti jangan sampai ada politisasi beras, terlebih kaitannya dengan urusan hajat hidup rakyat.  ”Ini himbauan atau reaksi cepat dari pengawasan kita. Kita melakukan pengawasan, mengambil data dan mengumpulkan informasi. Siapa tau ada yang diperlukan”, jelas aktivis pertanian yang pernah menjadi Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA). (G-01/foto:repro)