Keluhkan Pelayanan Data Bappeda Babel, Peneliti ini akan Laporkan ke KI

GETARBABELCOM, PANGKALPINANG– Peneliti yang juga Ketua Forum Hidrologi Nasional, Edi Irawan,ST menyoroti ketersediaan data di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pihaknya mengeluhkan permintaan data yang tidak tersedia di instansi yang membidangi perencanan pembangunan tersebut. 

Dijelaskannya bahwa kemarin, Rabu (10/7/2024) mengajukan permohonan data tentang batas administrasi kelurahan/desa, dan peta citra resolusi tinggi dan peta RTRW.

Pada hari yang sama pihaknya mendapat jawaban resmi bahwa informasi yang diminta tidak dikuasai/memiliki/menyimpan informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon informasi. Jawaban Bappeda Babel ini  ditandatangani  oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

“Bappeda sebagai dapur atau otak daerah bilang tidak punya data. Rasanya mustahil sekali hampir 30 tahun provinsi ini terbentuk tapi Badan Perencanaan Daerah tidak memiliki data. Lantas  bagaimana selama ini cara mereka bekerja merencana daerah?,” sorotnya. 

Dilanjutkannnya data peta citra resolusi tinggi, batas-batas wilayah terbaru dan luas permukiman yang bertambah serta perubahan lahan yang signifikan adalah hal pokok yang menjadi dasar dalam perencaan wilayah. 

“Bila hal dasar dan pokok ini saja sulit diakses dan dimiliki oleh setiap individu, bagaimana mungkin masyarakat bisa mengerti dan tahu tentang daerahnya sendiri,” terangnya. 

Alumnus Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung ini menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian khusus. Menurutnya peneliti membutuhkan data ini, masyarat dan pemuda kritis yang ingin belajar membutuhkan ini. Mahasiswa juga butuh data ini dalam skripsi. Semua ini adalah bahan baku untuk membuat kita mengerti dan semakin tahu progres kinerja pemerintah dalam mengelola dan merencana wilayah.

Atas ketikpuasan pelayanan informasi ini, pihaknya diminta oleh PPID Bappeda untuk menghubungi PPID Utama di Kantor Gubernur Babel. “Ini kita masih menunggu dulu jawaban dari ppid utama. Setelah mereka memberikan respon yg tidak sesuai harapan kita (dalam kontek data yg kita minta tidak sesuai) maka kita ajukan keberatan dan akan kita bawa ke KI,” jelasnya. 

Pada hari yang sama juga Edi Irawan,ST mengaku sudah berkunjung ke Komisi Informasi (KI) Babel untuk konsultasi seputar persoalan tersebut. “Kita ke KI dalam rangka silaturahmi. Bila jawaban (PPID red) tidak memuaskan kita mengajukan keberatan. Proses terkait permintaan data ini nantinya akan menjadi bukti dasar sidang,” ucapnya. 

Putra kelahiran Bangka.Belitung ini mengungkapkan kesulitan masyarakat mengakses data-data penting yang menjadi hak setiap warna negara saat ini masih menjadi seperti pencarian tanpa kejelasan. “Masing-masing dinas saling melempar tanggung jawab ketika ditanya soal ketersediaan data,” sesalnya. (getarbabel.com/ISR)