HIPKA Babel Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan Atasi Konflik Plasma PT GML

GETARBABEL.COM, BANGKA – Menanggapi polemik kebijakan pemerintah daerah kabupaten Bangka dalam penyelesaian tuntutan warga terhadap perusahaan kelapa sawit PT Gunung Maras Lestari (GML), Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Babel meminta pemerintah pusat untuk turun tangan. 

 “Masalah plasma PT GML tidak kunjung selesai. Kita minta Pemerintah pusat ambil alih tuntaskan masalah ini,” terang Ketua Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Babel, Edi Setiawan saat diwawancarai getarbabel.com di Sungailiat, Sabtu (11/1/2025).

Edi yang juga aktivis reformasi 98 ini menilai sikap ambivalensi Pj Bupati Bangka terkait masalah PT. GML ini memperkeruh penyelesaian masalah plasma. 

“Pj Bupati tidak mampu memediasi persoalan ini malah membuat keputusan yang ambivalen. Sikapnya secara kilat yang mendukung pencabutan operasional perusahaan sawit GML dan selanjutnya menyurati 8 Kepala Desa dan Ketua BPD untuk tidak melakukan aktivitas terkait ini, menandakan keputusan politik PJ Bupati tidak matang,” tambahnya. 

Pihaknya kembali mengingatkan isu utama terkait hak plasma masyarakat dalam persoalan ini. “Jangan keluar dari isu utama gerakan rakyat. Plasma 20 persen dan ganti rugi yang dituntut masyarakat selama perusahaan beroperasi itu yang menjadi fokus solusinya,” terangnya. 

Edi mengingatkan iklim investasi yang ramah terhadap masyarakat dengan pemenuhan hak-hak masyarakat sekitar wilayah perkebunan. 

“Dalam membangun ekonomi, investasi linear dengan penguatan ekonomi rakyat. Di sini peran pemerintah untuk menjembatani kepentingan publik dan perusahaan. Ada proses yang dijalani untuk mempertemukan kepentingan ini. Jika perusahaan tidak patuh aturan, tentu konsekuensinya mereka akan dapatkan, termasuk perizinannya diamputasi sekalipun” jelasnya. (ISR)