PT GML Bereaksi, Dukungan Tertulis Pj Bupati Dinilai Memperparah Konflik di Masyarakat

GETARBABELCOM, BANGKA – Buntut dari dukungan tertulis PJ Bupati Bangka M Haris pada saat demonstrasi massa hari ini Kamis (9/1/2025) terkait tuntutan pencabutan sementara izin operasional PT GML (Gunung Maras Lestari) dan hak plasma masyarakat 8 desa, manajemen perusahaan PT GML bereaksi dengan melayangkan surat ke DPRD Bangka. 

Surat permohonan audiensi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Bangka ini ditandatangani oleh Henry Chuah Ah Jong selaku Plantantion Manager dan Lidya Simatupang sebagai Reg Sustainable Manager. 

“Setelah membaca surat yang ditandatangani tersebut, kami melihat poin-poin yang disampaikan dalam surat berpotensi besar menimbulkan polemik di masyarakat yang dapat memperparah konflik yang selama ini berlangsung,” jelas PT GML dalam surat resminya hari ini Kamis, (9/1/2025). 

Dengan sikap Pj Bupati Bangka tersebut, menurut PT GML berdampak negatif terhadap kegiatan operasional perusahaan termasuk terganggunya keamanan ribuan tenaga kerja yang beraktivitas di lokasi. 

Diketahui pada hari ini demonstrasi massa yang mendesak Bupati Bangka utik mencabut sementara izin operasional PT GML disetujui PJ Bupati dengan membubuhkan tandatangan surat pernyataan dihadapan massa. 

PJ Bupati Bangka M Haris ikut menandatangani tiga poit tuntutan warga terkait perkebunan sawit beroperasi didesa mereka diantaranya poin pertama, mendukung masyarakat 8 desa tidak memperpanjang HGU PT GML, point kedua mencabut izin operasional PT GML sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan poin ketiga menitipkan kebun PT GML seluas 13 ribu hektar kepada 8 kepala desa dan masyarakat untuk dijaga serta diamankan.

“Negara kita negara hukum, jadi semua itu harus berdasarkan hukum dan pemerintah berkomitmen membantu masyarakat, jadi siapapun yang berinvestasi di Kabupaten Bangka harus didukung asalkan ikut aturan yang berlaku, itu komitmen pemerintah daerah,”tegas Haris di depan demontran. (Tim/foto: demontrasi massa di kantor Bupati Bangka)