Terkait Pemotongan 20 Persen TPP ASN Pemkab Bangka, Ini Penjelasan Mariyanto

GETARBABEL.COM, BANGKA- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangka Mariyanto S.Sos mengaku, sampai saat ini belum ada agenda pembahasan antara eksekutif dan legislatif terkait dengan adanya kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) Pemkab Bangka sebesar 20 persen di tahun 2025. Hanya saja, kebijakan pemotongan tersebut merupakan wewenang eksekutif, dalam hal ini PJ Bupati Bangka dalam rangka pengendalian keuangan daerah.

“Untuk kebijakan pemotongan pertama sebesar 50 persen dari TPP ASN memang melibatkan kami di Banggar pembahasannya, tapi untuk pemotongan 20 persen dari TPP sampai saat ini belum ada pembahasannya, dan wewenang bupati melakukan itu dalam rangka melakukan pengendalian keuangan daerah,”terangnya.

Dijelaskan Mariyanto, masalah keuangan saat ini merupakan akumulasi dari berbagai hal, dari pusat dananya berkurang ditambah PAD juga berkurang dan juga belanja pegawai di Pemkab Bangka lebih tinggi daripada pendapatan yang diterima, sehingga terjadi defisit anggaran. Variabel utama penyebab defisitnya anggaran terjadi secara global, bukan hanya di Babel saja, melainkan dari pusat dan daerah lainnya juga demikian kondisi anggarannya. 

Pemicunya, lanjut Mariyanto, kondisi ekonomi mulai melemah pasca covid 19, akumulasi pasca covid luar biasa, mau bangkit kembali terpaksa harus dimulai dari nol lagi untuk menata keuangan dan ekonomi. Tetapi khusus di kabupaten Bangka memang harus diakui belanja pegawai lebih tinggi dari pendapatan, sehingga hukum ekonomi berlaku disitu. 

Politisi PKS ini mengaku optimis dengan kondisi keuangan Pemkab Bangka ditahun 2025 hingga 2026 bisa kembali normal, namun tetap butuh proses seperti dilakukan pengendalian keuangan daerah. Jika sudah terkendali dibarengi dengan pendapatan asli daerah meningkat, kemungkinan besar tidak terjadi lagi pemotongan TPP ASN seperti terjadi sekarang.

” Untuk memulihkan keuangan daerah harus banyak variabel pendukung, terutama pendapatan daerah harus meningkat, ekonomi yang sedang lesu saat ini juga harus dibangkitkan, ekonomi ditingkat global, nasional dan regional juga harus bangkit,”tutupnya.(Ysf)