Dinilai Tak Mampu Jalankan Roda Pemerintahan, Fraksi Gerindra Usul PJ Bupati M Haris Diganti

GETARBABEL.COM, BANGKA– Fraksi Gerindra DPRD Bangka tidak dapat menerima, menyetujui dan menolak menandatangani Perda APBD Kabupaten Bangka tahun 2025. Penolakan ini telah disampaikan Fraksi Gerindra melalui rapat paripurna DPRD Bangka, dengan agenda pengesahan Perda APBD Kabupaten Bangka, digelar akhir pekan lalu.

Selain menolak menandatangani Perda APBD, fraksi Gerindra juga akan mengevaluasi jabatan PJ Bupati Bangka M Haris AR, karena dinilai PJ M Haris tidak mampu menjalankan roda pemerintahan dengan masa jabatan sudah lebih dari satu tahun lamanya. Padahal cukup banyak pekerjaan yang harus dan bisa diselesaikan selama kurun waktu menjabat, tapi faktanya hal itu tidak dikerjakan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Bangka dari Fraksi Gerindra, M Taufik Koriyanto SH MH ketika diwawancara diruang kerjanya di gedung DPRD Bangka Kamis(5/12/2024).

Kata Taufik, fraksi Gerindra sudah pernah mengingatkan saudara PJ Bupati Bangka M Haris AR pada saat rapat paripurna tanggal 30 September 2023 lalu, bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan bersama sama antara eksekutif dan legislatif diantaranya melakukan optimalisasi potensi keuangan daerah seperti sektor PAD, memaksimalkan dana perimbangan yaitu DID, DAU, DAK, DABA, DBH dan lain lain. Mendorong Pemda Bangka agar dapat merealisasi perioritas anggaran. mempersamakan pembayaran gaji antara GTT dan PTT dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Bangka dengan tenaga honorer lainnya guna menghindari adanya diskriminasi sesama non ASN.

Selain itu, merealisasikan pokir pada saat reses dalam APBD tahun 2024 anggota DPRD Bangka dan tidak melakukan pemotongan TPP ASN dan gaji honor daerah.

Lanjutnya, bahwa beberapa persoalan yang diuraikan diatas tidak pernah direalisasikan oleh saudara PJ Bupati Bangka selama menjabat lebih dari satu tahun lamanya. Sehingga Fraksi Gerindra menganggap PJ Bupati Bangka M Haris tidak mampu menjalankan roda pemerintahan kabupaten Bangka selama memimpin.

“Dalam waktu dekat kami dari fraksi Gerindra mengusulkan untuk segera diadakan rapat pimpinan tentang usulan pergantian PJ Bupati Bangka kepada Kemendagri dan PJ Gubernur Babel,”ujarnya.

Taufik menambahkan, sebelum menyampaikan surat usulan pergantian PJ Bupati Bangka ini dilakukan, tentu dalam waktu dekat akan digelar rapat antar pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi fraksi yang ada, jika semuanya setuju, maka atas nama lembaga DPRD Kabupaten Bangka akan segera menyurati Kemendagri dan PJ Gubernur Babel prihal usulan pergantian PJ Bupati Bangka, paling lambat bulan Februari. 

“jadwal pelantikan gubernur dan bupati di Babel sekitar tanggal 7 Februari 2025, kami berharap PJ Bupati Bangka M Haris ini sudah diganti sebelum pelantikan gubernur dan bupati,”harapnya.(Ysf)