HIPKA Babel Desak Pemerintah Amputasi Perusahaan Sawit yang Melanggar Plasma 20 Persen

GETARBABEL.COM, SUNGAILIAT— Himpunan Pengusaha Korps Alumni HMI (HIPKA) mendesak pemerintah untuk menindak tegas perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar ketentuan peraturan yang terkait dengan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat (plasma) sebesar 20 Persen. 

“Kami minta pemerintah pusat dan Pj Gubernur serta stakeholder lainnya untuk mengamputasi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memenuhi kewajiban kebun masyarakat 20 Persen dari luas area HGU dan APL di luar HGU di Bangka Belitung,” tegas Ketua HIPKA Babel, Edi Setiawan. 

Menurut aktivis reformasi 98 ini, pernyataan PJ Gubernur terkait kunjungannya ke PT. GPL harus didukung dan diimplementasikan ke seluruh perusahaan sawit di Babel. “Pak Pj Gubernur bisa mentracking seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Babel, mana yang patuh aturan mana yang tidak. Kalau yang tidak segera amputasi,” jelasnya. 

Menurutnya dalam ketentuan PP nomor 25 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian (perubahan dalam PP 52 tahun 2023), sudah menjadi kewajiban perusahaan sawit baik PMA maupun PMDN untuk menyiapkan kebun plasma bagi masyarakat sekitar perkebunan. 

” Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar areal perkebunan yang tidak difasilitasi plasma ini menyebabkan ketimpangan ekonomi dan pemiskinan, pengangguran yang tak terkendali dan hilangnya penguasaan sumberdaya lahan, yang semuanya berakibat pada suramnya masa depan masyarakat sekitar perusahaan sawit,” ungkapnya. 

Bentuk penindakan yang harus segera diambil pemerintah menurutnya yakni perizinannya  dicabut. “Jangan ada perpanjangan HGU bagi perusahaan yang melanggar aturan plasma 20 Persen ini. Selain itu mereka diberikan denda serta hentikan kegiatannya sekarang dan cabut izinnya,” tegasnya. (ISR)