Pemanfaatan Ruang Sekitar Danau Toba Terindikasi Melanggar

MEDAN–Ditjen Pengendalian & Penertiban Tanah & Ruang Kementerian ATR/BPN melaporkan  di tahun 2022 terdapat 1.414 objek Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Sekitar Kawasan DAS Asahan Toba, serta 19 dugaan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang setelah penetapan Perda RTRW.

Hal ini sangat memprihatinkan sebab Danau Toba merupakan salah satu aset nasional yang berdampak signifikan bagi perekonomian nasional & daerah jika dikelola baik & jika tak dirawat dan dikelola sebagaimana mestinya dapat menimbulkan kerusakan alam yang merugikan negara & masyarakat.

Mencermati kondisi tersebut, KPK bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian ATR/BPN menggelar Rapat Tindak Lanjut Perkuatan Kolaborasi Antar Pihak dalam Mendorong Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Danau Toba, yang dilaksanakan di kantor Gubernur Sumatera Utara, 22 Mei 2023.

“Sejauh ini, ada 7 kabupaten di sekitar Danau Toba, antara lain Toba, Samosir, Simalungun, Dairi, Karo, Tapanuli Utara, & Pakpak Bharat yang harus difokuskan untuk membenahi & mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan Danau Toba serta tata kelola Keramba Jaring Apung (KJA),” jelas Kastgas Korsup Wilayah I KPK Maruli Tua yang dilansir dari akun tweet @KPK_RI.

Danau Toba merupakan satu dari 15 danau yang telah ditetapkan sebagai Danau Prioritas Nasional sesuai amanat Peraturan Presiden (PP) No. 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Sebelumnya, Danau Toba juga dinobatkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN 2008), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN 2011), destinasi superprioritas nasional & internasional (2019), serta kawasan Geopark Global Kaldera Toba yang telah diakui UNESCO Global Geopark (2020-2024). (G-01/Foto:repro)