Dilema Pemkab Bangka, Pemotongan Gaji Honorer dan TPP ASN Sulit Dihindari

GETARBABEL.COM, BANGKA- Rapat pembahasan anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama dengan Badan Anggaran( Banggar) DPRD Bangka yang dilaksanakan selama dua hari mulai dari hari Sabtu (3/8/2024) hingga berlanjut hari Senin(5/8/2024), sampai dengan sore hari, ternyata belum menghasilkan keputusan apapun. 

Rumitnya pembahasan anggaran KUA PPAS tahun 2025 tersebut karena dipicu besarnya defisit anggaran sehingga sangat sulit menutup celah defisit anggaran yang terlalu lebar tersebut. 

Dari informasi yang berhasil dirangkum getarbabel.com, disebutkan bahwa saat rapat berlangsung, ada beberapa opsi alot dibahas oleh TAPD dan Banggar yakni opsi apakah gaji tenaga honorer atau tenaga kontrak dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) perlu dipotong atau tetap berlaku utuh alias tidak perlu dipotong. 

Kedua pilihan ini memang sulit untuk dipilih salahsatunya, bila gaji tenaga honorer dan TPP ASN tetap dipotong, tentu bisa menimbulkan gejolak di internal pegawai ditengah tingginya biaya hidup saat ini, namun bila harus diputuskan tidak dipotong atau dipangkas, maka beban APBD tahun 2025 mendatang cukup berat dan dapat dipastikan belanja APBD hanya cukup untuk membiayai belanja pegawai dan sulit mengalokasikan belanja modal atau biaya membangun infrastruktur publik.

Meski rapat belum menghasilkan keputusan apapun, namun anggota Banggar berharap agar jangan sampai terjadi pemotongan gaji tenaga honorer serta TPP ASN dilingkungan Pemkab Bangka.

Keinginan diatas telah diutarakan oleh salahsatu anggota Banggar DPRD Bangka Firdaus Johan Senin (5/8/2024) lalu.

Menurutnya, pihak Banggar DPRD Bangka menolak adanya pemotongan gaji tenaga honorer dan TPP ASN, hanya saja, kebijakan tersebut tergantung dari TAPD Pemkab Bangka. 

Wakil Ketua DPRD Bangka Rendra Basri ketika dikonfirmasi terkait adanya wacana pemotongan gaji tenaga honorer dan TPP ASN memilih enggan berkomentar lebih jauh. 

Rendra hanya menyebut bahwa dalam RAPBD nanti akan terlihat seperti apa kondisi riil postur APBD Pemkab Bangka tahun 2025 mendatang.

 “Untuk saat ini saya tidak bisa berkomentar apa apa, nanti rekan rekan wartawan bisa lihat di postur RAPBD 2025 nanti seperti apa kondisinya, semuanya akan tergambar saat rapat paripurna penyampaian RAPBD dipenghujung bulan Agustus mendatang,”ujarnya Senin(5/8/2024)

Tak hanya Rendra, anggota Banggar lainnya Hairul, Usnen, Taufiq dan yang lainnya pun memilih enggan berkomentar lebih jauh terkait wacana adanya pemotongan gaji tenaga honorer dan TPP ASN.(Ysf/foto: Foto dok. Suasana Rapat Paripurna DPRD Bangka beberapa waktu yg lalu)