Pemkab Bangka Gelar Pertemuan Pencegahan Penyakit ATM

GETARBABEL.COM, BANGKA — Pj Bupati Bangka M. Haris AR diwakili oleh Plt. Asisten Administrasi Umum, Hj. Restunemi menghadiri pertemuan penguat forum kemitraan untuk pemecahan dan pengendalian AIDS, tuberkulosis dan malaria atau (PP ATM) di Kabupaten Bangka di Hotel Manunggal Sungailiat, Selasa (23/07/2024).

Restunemi mengatakan pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

“Jika dilihat berdasarkan arah kebijakan RPJMN bidang kesehatan 2020 – 2024 yakni Perpres 18/2020- RPJMN 2020- 2024 adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar ( primary health care) dan peningkatan upaya promotif, preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitasi,” katanya

Hal tersebut juga sejalan dengan UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

“Indonesia adalah merupakan suatu negara yang mendapat dukungan dari global fund untuk mengatasi masalah aids tuberkolosis dan malaria sejak tahun 2003. Hingga tahun 2023, Indonesia telah menerima alokasi hibah dari the global fund sebesar USD 1,45 miliar (Rp20,89 triliun) melalui kementerian kesehatan dan organisasi masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkannya, melalui pendanaan global fund ini, lebih dari 20 juta jiwa telah diselamatkan, termasuk 10 juta jiwa di kawasan Indo Pasifik. Selain itu, dan dana ini telah mencegah 146 juta infeksi baru sejak tahun 2012.

“Dana ini digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas obat-obatan yang diperlukan, tes diagnostik, layanan konseling dana dukungan serta pelatihan tenaga medis dan rehabilitas,” ungkapnya.

Dalam rangka Indonesia berupaya untuk mencegah ending AIDS, tuberkulosis (TBC )dan malaria pada tahun 2030 sejalan dengan komitmen dengan negara lainnya di tingkat global dan sesuai dengan peraturan presiden(Perpres) No 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis di mana terdapat target penurunan angka kejadian ( incidence rate) TBC menjadi 65/enam puluh lima per 100.000/ seratus ribu penduduk; dan penurunan angka akibat TBC menjadi 6 enam per 100.00 penduduk di samping itu Indonesia perlu mencapai maksimal 405 kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria di tahun 2024 serta seluruh wilayah Indonesia telah eliminasi paling lambat pada tahun 2030.

“Upaya pencegahan dan pengendalian AIDS-tuberkulosis-malaria atau ATM memerlukan peran lintas sektor upaya ini kurang efektif jika hanya menjadi kegiatan medis saja. Hal ini dapat dilihat dalam kebijakan nasional seperti misalnya Peraturan Presiden No 75 tahun 2006 Jun Ceto Perpres No 124 tahun 2016 atau yang terbaru adalah peraturan presiden no 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkolosis di mana terdapat pengaturan secara tertulis akan berbagai sektor lainnya non kesehatan,” katanya.

Kementerian koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan serta kementerian kesehatan telah menegaskan pentingnya kemitraan yang efektif di daerah dalam penanggulangan ATM ini.

“Melalui melalui momen kegiatan ini mudah-mudahan bisa memberikan masukan yang positif bagi kita semua? sehingga nantinya kita bisa mengoptimalkan peran serta partisipasi dan kontribusi kita dalam menentukan kasus AIDS TB dan malaria atau ATM di kabupaten Bangka provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Work together, bersama-sama kita bisa,” harapnya.

Dalam upaya mendukung tercapainya tujuan tersebut maka dipandang perlu untuk peningkatan kerjasama kolaborasi kemitraan dengan sektor pemerintah non kesehatan yang berpotensi beririsan dengan pencegahan dan pengendalian ATM, sektor swasta/dunia usaha/badan usaha/perusahaan melalui pemanfaatan corporate social responsibility atau CSR serta partisipasi desa dalam pemanfaatan dan penggunaan dana desa untuk ATM.

Hal ini tentu mempunyai relevansi dengan kebijakan pemerintah pusat provinsi dan kabupaten kota termasuk pengambilan keputusan politik sehubungan dengan upaya-upaya yang berkaitan dengan kebutuhan sosial dan kesehatan masyarakat dalam penyelesaian endemi AIDS, TB dan malaria atau ATM meeting card jenjang administrasi hal ini dikarenakan penyakit AIDS, TB dan malaria merupakan penyakit menular yang selalu menjadi perhatian khusus pemerintahan yang pencegahan dan pengendaliannya secara operasional tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh sektor kesehatan saja akan tetapi memerlukan kolaborasi dan kerjasama dengan sektor non kesehatan.

Sementara itu Ketua APDESI Kabupaten Bangka Syaipul Ahyar mengatakan siap membantu agar di tahun 2025 nanti untuk Ptogram ppemberabtasan penyskit ATM di desa, maka pihak pemeribtah desa bisa 100 % untuk menganggarkannya.

(Getarbabel.com/ Edw, Foto : Pertemuan penguat forum kemitraan untuk pemecahan dan pengendalian AIDS, tuberkulosis dan malaria atau (PP ATM). Edw)