Pemkab Bangka Gandeng 21 Perusahaan, PT dan Lembaga Masyarakat Tuntaskan Stunting

GETARBABEL.COM, BANGKA — Dalam beberapa tahun terakhir, angka stunting Kabupaten Bangka terus menunjukkan tren yang menurun.

Penurunaan dan pencegahan stunting dilakukan melalui konvergensi dari 8 pengelolaan, yaitu pengelolaan kelembagaan, pengelolaan advokasi, pengelolaan pernikahan, pengelolaan kehamilan, pengelolaan pengasuhan, pengelolaan sanitasi, pengelolaan inovasi dan kolaborasi.

Dengan komitmen inilah, angka stunting di Kabupaten Bangka terus mengalami penurunan yang drastis.

Jika tahun 2019, melalui indikator e-ppgbm, angka stunting masih berada diangka 8,9 persen dan pada bulan Februari 2024, angka stunting tinggal 1,05 persen.

Kepala Bappeda Kabupaten Bangka, Pan Budi Marwoto mengatakan kita tidak boleh merasa puas dengan hasil yang sudah dicapai sejauh ini.

“Ke depan, kita tetap harus fokus terhadap target zero stunting ini. Banyak hal yang harus kita perbaiki, tidak hanya dari aspek pengelolaan kelembagaan, pengelolaan advokasi, pengelolaan pernikahan, kehamilan, pengasuhan, sanitasi, inovasi dan kolaborasi, namun juga aspek-aspek lain yang berpengaruh langsung terhadap stunting juga harus kita perbaiki,” kata Pan Budi Marwoto, Sabtu (15/06/2024) usai rapat Monev Stunting Kabupaten Bangka.

Salah satunya adalah penguatan kolaborasi dengan pelaku usaha, perguruan tinggi (PT) dan Lembaga Non Pemerintah.

Dalam rangka penguatan kolaborasi ini, Pemkab Bangka sudah menjalin kerjasama dengan 21 perusahaan, perguruan tinggi (PT) dan lembaga non pemerintah untuk menuntaskan stunting, diantaranya Forum CSR Bangka, PT RBT, Samsung, PT Timah Persero, Tbk, Nestle, SEAMEO REFCON, Yamaha, PT THEP, KADIN Indonesia, Bank Sumsel Babel, PT Charoen Pokphand Indonesia, IBI, APDESI, BAZNAS, IIDI, Habitat International, Forum Bangka Sehat, Bemper, UGM, POLTEKKES, STISIPOL Pahlawan 12 dan media massa.

“Bantuan dan intervensi yang diberikan pihak swasta juga beragam, mulai dari pemberian makanan tambahan, bantuan rumah tidak layak huni, bantuan telur, sampai dengan sosialisasi dan edukasi kepada ibu-ibu tentang cara mencegah terjadinya stunting,” ungkapnya.

Sementara itu Pj Bupati Bangka, M Haris mengatakan bahwa penuntasan stunting adalah tanggung jawab kolektif, oleh karenanya jika swasta membantu, maka hal itu dirasa akan sangat menolong upaya tersebut.

“Kami telah mengundang Forum CSR, PT dan lembaga masyarakat untuk membantu percepatan program penanganan stunting,” kata Haris.

Dilanjutkannya, sesuai perintah pemerintah pusat dalam penanganan stunting dilakukan intervensi serentak dengan cara mendata kembali dengan standar yang sama.

“Seluruh Indonesia standar pengukuran tinggi maupun berat badan anak semua sama dan alat ukur yang sudah bersertifikat,” ujarnya.

Ditambahkannya intervensi stunting secara serentak pada bulan Juni 2024 untuk melihat perkembangan dan jumlah kasus anak stunting di Indonesia.

“Dalam pendataan melibatkan seluruh kader di masing-masing pos pelayanan terpadu atau Posyandu,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Forum CSR Bangka, Kwartanto menegaskan pihaknya sangat siap memberikan kontribusi dalam penanganan stunting.

Diakuinya jika penanganan stunting perlu melibatkan semua pihak.

“Jadi memang kita harus bantu pemerintah daerah ya, tidak hanya Forum CSR tapi semuanya kalau bisa bergerak, termasuk media, akademisi, semuanya mari kita berikan kontribusi,” ajak Kwartanto.

(Getarbabel.com/Edw, Foto: Rapat monev stunting. IST/ DP3KBPA Bangka)