Debat Publik Pilkada Ulang Bangka 2025: Momentum Adu Gagasan, Bukan Panggung Drama

Oleh: Zulkarnain Alijudin || Mantan Ketua KPU Bangka

Debat publik dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya bukan sekadar formalitas tahapan. Ia adalah ruang vital yang harus digunakan secara optimal oleh pasangan calon (Paslon) untuk menyampaikan visi, misi, dan program secara terbuka kepada rakyat. Di Pilkada Ulang Bangka 2025, debat publik menjadi lebih dari sekadar ajang komunikasi politik—ia harus menjadi panggung adu gagasan yang jujur, kritis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Bangka hari ini.

Sayangnya, pengalaman dari berbagai debat politik di Indonesia menunjukkan bahwa panggung debat kerap berubah menjadi ajang saling sindir, menyerang personal, bahkan menjual mimpi tanpa dasar. Pilkada ulang Bangka kali ini tidak boleh mengulangi kesalahan itu. Masyarakat membutuhkan calon pemimpin yang tidak hanya pintar bicara, tapi juga menunjukkan peta jalan yang konkret untuk memajukan daerah.

Isu Rakyat, Bukan Isu Kosmetik

Ada sejumlah isu strategis yang perlu mendapat sorotan utama dalam debat publik Pilkada. Pertama, soal ekonomi rakyat dan pengangguran, terutama di kalangan generasi muda dan kelompok petani serta nelayan. Paslon perlu menjelaskan langkah nyata mereka untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat sektor informal, dan memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan.

Kedua, persoalan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan potensi perkebunan dan pertambangan di Bangka, publik ingin tahu bagaimana Paslon akan menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Apakah ada upaya konkret untuk mencegah kerusakan ekologis atau eksploitasi berlebihan?

Ketiga, isu pendidikan dan kesehatan. Ini menyangkut pelayanan dasar yang wajib diprioritaskan, terutama di desa-desa. Paslon harus mampu memaparkan strategi mereka untuk menuntaskan disparitas kualitas layanan publik antarwilayah.

Selain itu, reformasi birokrasi dan pelayanan publik patut menjadi tema penting. Rakyat Bangka ingin tahu: bagaimana Paslon akan memastikan pelayanan cepat, dan berbasis digitalisasi?

Hindari Debat Kosong dan Serangan Personal

Debat publik bukan arena untuk menyerang latar belakang pribadi lawan. Serangan semacam itu hanya akan merendahkan kualitas demokrasi lokal dan membuat publik apatis. Penyelenggara dan moderator perlu menegaskan batas-batas etika dalam debat, serta mendorong para Paslon untuk mengedepankan adu argumen berbasis data dan rekam jejak, bukan saling menjatuhkan dengan isu murahan.

Komitmen Transparansi dan Antikorupsi

Salah satu hal yang sangat dinantikan dari debat adalah sikap terbuka para Paslon terhadap isu transparansi dan integritas. Apakah mereka siap membuka Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) kepada publik? Apa sikap mereka terhadap praktik politik uang, jual beli jabatan, atau penyalahgunaan anggaran desa? Publik perlu mendengar komitmen tegas, bukan hanya retorika normatif.

Siap Menang, Siap Kalah

Paslon juga perlu menyatakan kesiapan menerima hasil Pilkada secara damai. Tidak boleh ada pengerahan massa atau delegitimasi hasil pemilihan ketika kalah. Komitmen terhadap mekanisme demokrasi yang sehat adalah fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses politik.

Partisipasi Publik dalam Debat

Debat yang baik bukan hanya milik elite. Jika memungkinkan, suara rakyat harus diangkat dalam bentuk pertanyaan langsung dari warga, baik melalui media sosial, polling resmi, atau kanal partisipatif lainnya. Suara petani, nelayan, guru honorer, buruh, dan anak muda harus mendapatkan tempat dalam panggung debat.

Moderator dan Format Debat yang Berkualitas

Moderator harus dipilih dari kalangan yang profesional, netral, dan paham isu daerah. Format debat sebaiknya memungkinkan interaksi yang dinamis, bukan hanya tanya-jawab kaku. Waktu bicara harus adil, dan moderator perlu tegas menghentikan debat jika terjadi pelanggaran etika.

Penutup

Pilkada bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi tentang bagaimana rakyat bisa memilih dengan cerdas. Debat publik adalah bagian penting dari proses itu. Jika dilaksanakan dengan baik, debat akan menjadi cermin kualitas calon pemimpin kita. Tapi jika dibiarkan menjadi panggung drama, maka kita hanya akan menyaksikan parade janji tanpa isi dan konflik yang menguras energi masyarakat.

Debat Paslon Pilkada Ulang Bangka 2025 harus menjadi titik balik—dari politik pencitraan menuju politik gagasan. Mari jadikan panggung debat sebagai arena pendidikan politik, bukan sekadar tontonan rutin lima tahunan. (*)