Dengan Regulasi Baru, Kebun Sawit Dalam Kawasan Hutan Bisa Saja Dikelola BUMD

GETARBABEL.COM, BANGKA– permasalahan perkebunan sawit dalam masuk dalam kawasan hutan sangat kompleks, apa lagi dengan terbitnya Perpres nomor 5/2025 tentang pembentukan Satgas Penertiban Sawit dalam Kawasan Hutan.

Menanggapi persoalan diatas, Gustari selaku Ketua Forum Pemerhati Pertambangan Perkebunan dan Kehutanan Daerah Kabupaten Bangka berpendapat, bahwa keberadaan perkebunan sawit milik masyarakat didalam kawasan hutan suka tidak suka selama ini memberi nilai ekonomis bagi pihak perusahaan pengolahan CPO karena ikut serta menampung/membeli hasil TBS dari perkebunan sawit masyarakat, sisi lain ada kerugian negara karena perusahaan pengolahan CPO mungkin saja tidak dapat memenuhi berbagai kewajiban sesuai aturan yang telah di tetapkan.

Lanjut Gustari, sedangkan masa sosialisasi, negoisasi dan perkebunan sosial ( PS) telah berakhir, sekarang sudah masuk dalam tahapan eksekusi, namun bila penertiban perkebunan sawit masyarakat tetap dilaksanakan tanpa ada solusi cermat, otomatis akan berimbas dan berdampak pada ekonomi masyarakat sekitar yang telah terlanjur berkebun sawit dalam kawasan hutan.

Tambah Gustari, pihaknya berharap agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perkebunan dapat menertibkan regulasi kembali agar perkebunan sawit masyarakat yang telah terlanjur dalam kawasan hutan dapat di kelola pihak BUMN atau BUMD dimana lahan tersebut harus di ajukan oleh kepala daerah dan dikeluarkan dari status kawasan hutan.

“Sangat mungkin diterbitkan regulasi baru supaya kebun sawit masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan dapat dikelola oleh BUMD dengan syarat status lahan dikeluarkan dari status kawasan hutan,”tuturnya.(SF)