Pilkada Ulang Bangka 2025: Ketika Prestasi Dikalahkan Narasi

Oleh: Zulkarnain Alijudin || Mantan Ketua KPU Bangka

Pilkada Ulang Kabupaten Bangka 2025 bukan muncul karena pelanggaran hukum, melainkan karena kemenangan kotak kosong atas calon tunggal—sang petahana. Ini bukan soal kekosongan teknis, melainkan krisis kepercayaan yang diarahkan dan dibentuk melalui penggiringan isu politik, bukan berdasarkan rekam jejak.

Ironinya, sang calon tunggal tidak bermain politik uang, justru tampil bersih dan memilih menjaga integritas. Tapi dalam politik lokal, idealisme tak selalu menjadi modal. Ketika narasi negatif menyebar lebih cepat dari pencapaian, maka kerja nyata pun bisa disalip oleh persepsi.

Petahana yang Bekerja Senyap

Petahana sebenarnya bukan pemimpin tanpa prestasi. Di tengah tekanan fiskal dan ketergantungan daerah pada sektor tambang, ia justru:

Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, membuka akses antar-kecamatan dan mempercepat distribusi barang dan jasa.

Mempermudah pembangunan pabrik pengolahan CPO, yang menjadi langkah penting menggerakkan hilirisasi sektor perkebunan dan membuka lapangan kerja baru.

Menerima dan mengangkat ratusan tenaga honorer, menjawab realita terbatasnya lapangan kerja swasta di Bangka.

Menstabilkan ekonomi masyarakat dengan mendorong belanja pemerintah langsung ke desa dan kampung-kampung.

Tapi sayangnya, kerja senyap itu tidak viral. Yang viral justru isu defisit anggaran di akhir tahun — padahal masa jabatan petahana berakhir pada bulan September, dan defisit terjadi saat jabatan sudah dipegang pelaksana tugas.

Kekalahan oleh Persepsi, Bukan Kinerja

Kemenangan kotak kosong terjadi bukan karena masyarakat tidak tahu siapa petahana. Justru sebaliknya, mereka tahu. Tapi sebagian publik dimobilisasi untuk melihat dari satu sisi saja: “anggaran minus = gagal”, tanpa melihat kapan dan di bawah siapa kekosongan fiskal itu terjadi.

Lebih ironis, kini beberapa tokoh penggerak kotak kosong justru maju sebagai calon dalam Pilkada Ulang. Ini memunculkan tanda tanya moral yang besar: apakah gerakan sebelumnya murni sebagai kritik terhadap sistem, atau strategi untuk menyingkirkan pesaing tanpa harus berkontestasi?

Jika benar mereka kini maju karena merasa lebih layak, mengapa tidak dari awal bertarung secara terbuka? Mengapa menempuh jalan “pengosongan jalur” dulu, baru tampil sebagai pengisi kekosongan?

Partai Politik dan Luka yang Belum Sembuh

Partai politik lokal juga tak lepas dari tanggung jawab. Dalam pilkada sebelumnya, mereka gagal mendorong kader atau calon alternatif. Banyak partai lebih memilih berspekulasi ketimbang bertanggung jawab. Akibatnya, hanya satu pasangan yang lolos.

Kini dalam Pilkada Ulang, partai-partai tampak lebih aktif—tapi lagi-lagi bukan mendorong ide atau gagasan, melainkan membuka pintu bagi siapa yang siap “berinvestasi” dalam logistik. Dalam banyak kasus, politik isi tas masih jadi alat ukur utama, bukan rekam jejak atau kapasitas memimpin.

Peringatan Bagi Pemilih

Masyarakat Bangka tak boleh melupakan pelajaran penting: jangan mudah digiring narasi. Jangan sampai demokrasi hanya menjadi pertarungan opini, bukan ruang memilih pemimpin berdasarkan bukti kerja.

Petahana mungkin bukan tokoh sempurna, tapi ia telah bekerja. Ia hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar janji. Jika ke depan kita lebih memilih pemimpin yang pandai bicara tapi minim bekerja, maka jangan heran jika jalan kembali rusak, ekonomi kembali lesu, dan pabrik-pabrik hanya jadi mimpi.

Penutup: Saatnya Demokrasi Berdiri di Atas Prestasi

Pilkada Ulang Bangka 2025 harus menjadi momen koreksi. Bukan hanya soal siapa menang atau kalah, tapi soal siapa yang jujur bekerja untuk rakyat.

Kalau kerja nyata terus dikalahkan oleh permainan persepsi, maka demokrasi lokal akan terus berputar di lingkaran yang sama — menyisakan rakyat sebagai penonton yang kecewa, bukan peserta yang menentukan.

Kini, rakyat Bangka kembali punya kesempatan. Kali ini, semoga mereka memilih berdasarkan rekam jejak dan kapabilitas, bukan hanya dengungan kampanye dan isi tas. (*)