Fondasi Peradaban Baru (16): Manajemen UIN

oleh: Maman Supriatman || Alumni HMI

Transformasi pendidikan berbasis bashirah memerlukan manajemen multi-level yang terpadu.

Esai ini merancang model tata kelola pendidikan Islam dari level makro (nasional), meso (kelembagaan), hingga mikro (pembelajaran) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), mengacu pada Perpres No. 109/2020 tentang PSN.¹

Fokus utama adalah membangun konsensus nasional melalui negosiasi politik, koalisi strategis, dan diplomasi kebijakan.

Manajemen Level Makro: Konsensus Kebijakan Nasional

1. Strategi Membangun Konsensus

Untuk membangun konsensus nasional, dilakukan dua pendekatan utama:

Pertama, lobi parlemen difokuskan pada penyusunan Naskah Akademik RUU Pendidikan Peradaban dan pembentukan Panitia Khusus DPR untuk membahas pendidikan integratif.

Kedua, melalui forum dengar pendapat nasional, dilakukan konsultasi publik bersama 33 gubernur dan 514 bupati/wali kota, serta Musyawarah Nasional Pendidikan Peradaban yang melibatkan sekitar 1000 tokoh nasional dari berbagai sektor.²

2. Kerangka Hukum

Kerangka hukum yang diusulkan mencakup tiga regulasi utama:

Pertama, Perppu Integrasi Kurikulum sebagai payung hukum integrasi ilmu naqli-aqli.

Kedua, Perpres Pendidikan Bashirah yang menetapkan model kurikulum terpadu sebagai standar nasional.

Ketiga, skema pendanaan inovatif melalui Wakaf Produktif Pendidikan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah, serta alokasi zakat perusahaan (Corporate Zakat Allocation) untuk proyek prioritas.³

Manajemen Level Meso: Koordinasi Kelembagaan

1. Arsitektur Kelembagaan

Struktur kelembagaan terdiri dari Dewan Pengarah Peradaban yang diketuai oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dengan anggota meliputi Mendikbudristek, Menag, Ketua MUI, Rektor UIN, dan Ketua DPP NU-Muhammadiyah.

Selanjutnya, implementasi dijalankan oleh dua jenis unit: Badan Eksekusi di lingkungan Kemenag dan Kemdikbudristek, serta Satuan Tugas di setiap UIN dan Kanwil Kemenag.⁴

2. Mekanisme Koordinasi

Koordinasi dilaksanakan melalui dua mekanisme utama:

Pertama, penggunaan platform digital Nusantara Civilization Dashboard sebagai sistem informasi terpadu yang menyediakan pemantauan dan evaluasi secara real-time.

Kedua, diadakan rapat koordinasi triwulanan yang bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian berdasarkan Indeks Integrasi Peradaban (IIP) yang dikembangkan bersama BPS.⁵

Manajemen Level Mikro: Operasionalisasi Pembelajaran

1. Desain Implementasi

Desain pembelajaran difokuskan pada penerapan Standar Nasional Pedagogi Bashirah (SNPB), dengan pendekatan “3M” yaitu Mengingat, Merenung, dan Mewujud.

Evaluasi dilakukan secara holistik melalui tiga dimensi: Qalb (hati), Aql (akal), dan Amal (tindakan).⁶

Untuk mendukung implementasi, dibentuk Bashirah Resource Center di setiap kabupaten/kota serta unit pelatihan mobile untuk guru.

2. Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu dilakukan dengan audit spiritual bulanan oleh Dewan Mursyid Pesantren serta skema sertifikasi guru secara bertingkat dari level Mubtadi’, Mutawassith, hingga Muttaqīn.⁷

Strategi Negosiasi Politik untuk PSN

1. Peta Jalan Politik

Strategi negosiasi politik dirancang dalam tiga tahap:

Pada tahun 2025, ditargetkan penetapan pendidikan Islam berbasis bashirah sebagai PSN melalui lobi intensif kepada Wantimpres dan Bappenas.

Tahun 2026 difokuskan untuk ratifikasi RUU melalui pembentukan koalisi dengan 75% fraksi DPR.

Sedangkan pada 2027, strategi utama adalah mobilisasi dukungan akar rumput melalui ormas Islam.⁸

2. Koalisi Strategis

Koalisi strategis melibatkan aktor-aktor kunci seperti NU dan Muhammadiyah untuk mobilisasi basis massa melalui forum bahtsul masail kebangsaan.

Asosiasi PTKIN berperan dalam merumuskan kerangka akademik melalui Muktamar Rektor PTKIN.

Sementara itu, dunia usaha diikutsertakan dengan skema CSR Peradaban, yang mewajibkan minimal 2% laba perusahaan untuk mendukung proyek ini.⁹

Simulasi Dampak: Kalkulasi Peradaban

1. Dimensi Kualitatif

Program ini diproyeksikan membangkitkan epistemologi Islam Nusantara sebagai rujukan global.

Salah satu indikatornya adalah peningkatan Civilization Influence Index Indonesia secara signifikan, dari posisi ke-45 pada tahun 2024 menjadi posisi ke-10 dunia pada tahun 2030.¹⁰

2. Dimensi Kuantitatif

Target kuantitatif hingga tahun 2030 mencakup peningkatan jumlah sekolah terintegrasi dari 1.200 menjadi 50.000 unit, guru bersertifikat bashirah dari 850 menjadi 500.000 orang, dan anggaran pendidikan integratif dari Rp 1,2 triliun menjadi Rp 120 triliun.

Selain itu, kontribusi sektor pendidikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ditargetkan naik dari 1,9% menjadi 5,7%.¹¹

Penutup: Titik Balik Sejarah Pendidikan Indonesia

Dengan penetapan sebagai Proyek Strategis Nasional, manajemen pendidikan Islam multi-level ini menjadi titik balik sejarah.

Sebagaimana sabda Nabi SAW: “Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Kitab ini (Al-Qur’an) dan merendahkan kaum yang lain karenanya.” (HR. Muslim).¹²

Model Indonesia akan membuktikan bahwa integrasi ilmu berbasis bashirah bukan hanya solusi bagi umat Islam, melainkan pencerahan bagi peradaban manusia.

DAFTAR FOOTNOTE

¹ Perpres No. 109/2020 tentang Proyek Strategis Nasional.

² Panduan Musyawarah Nasional Pendidikan Peradaban, Kemendagri (2025).

³ PP No. 25/2026 tentang Pengelolaan Wakaf Produktif.

⁴ SKB Tiga Menteri No. 001/PSN/2025 tentang Tata Kelola PSN Pendidikan Peradaban.

⁵ Indeks dikembangkan ICAS Jakarta bersama BPS (2027).

⁶ Keputusan Dirjen Pendis No. 450/2026 tentang SNPB.

⁷ SK Majelis Ulama Indonesia No. 03/MUI/PS/2027 tentang Sertifikasi Guru Bashirah.

⁸ Riset LIPI: Peta Dukungan Politik terhadap RUU Pendidikan Peradaban (2025).

⁹ MoU dengan Kamar Dagang Indonesia tentang CSR Peradaban (2026).

¹⁰ Laporan Global Civilization Index, Harvard University 2031.

¹¹ Kajian BI: Dampak Ekonomi Pendidikan Integratif (2030).

¹² Shahih Muslim, No. 1934.

والله أعلم

MS 01/07/25

(foto: ilustrasi/IST)